Denpasar (ANTARA) - Anggota DPRD Bali I Gede Ghumi Asvatham menyebutkan hingga saat ini belum ada keluhan peternak atas kebijakan Pemprov Bali yang melarang lalu lintas (lockdown) ternak sapi dan kerbau keluar masuk Kabupaten Jembrana.
“Kalau di kabupaten, saya lihat belum ada keluhan yang disampaikan ke dewan, karena mereka (peternak) tahu itu penyakit, tentu tidak ingin mencederai nama sapi Jembrana,” kata Gede Ghumi usai Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Wakil rakyat asal Jembrana itu menyadari akan ada dampak ekonomi yang dialami peternak setelah terdampak kebijakan itu akibat merebaknya penyakit kulit akut atau Lumpy Skin Disease (LSD) yang saat ini positif menyerang 28 ekor sapi di Bali Barat itu.
Ia mengapresiasi para peternak sapi di Kabupaten Jembrana yang kooperatif mengikuti arahan pemerintah.
“Saya belum tahu kerugian secara pastinya tapi saya yakin pasti ada kerugian. Saya berharap dengan kooperatifnya peternak kepada pemerintah, kasus LSD ini dapat ditangani dengan cepat, mereka (peternak) ingin juga cepat teratasi jadi tidak menyebar ke kabupaten lain,” imbuhnya.
Selain menutup akses keluar masuk sapi dan kerbau di kabupaten/kota se-Bali, Anggota Komisi II DPRD Bali itu juga mengatakan akses hewan ternak itu melalui Pelabuhan Gilimanuk juga ditutup.
Ia mengajak masyarakat bersabar dan mempercayai penanganan LSD yang sedang dilakukan Pemprov Bali dengan menyelesaikan dahulu di Jembrana hingga bisa teratasi penuh dan memulai kembali pengiriman sapi.
Selama proses penguncian lalu lintas terbak sapi dan kerbau, ia mengajak masyarakat mengoptimalkan stok sapi dalam daerah yang hingga saat ini juga belum ada keluhan dari masyarakat soal ketersediaan daging sapi yang diharapkan terjaga hingga hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026