Pansus TRAP evaluasi pembangunan Marina KEK Kura-Kura Bali

Denpasar (ANTARA) - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menyoroti sekaligus mengevaluasi proyek pembangunan marina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di area Pulau Serangan.

“Ini kesesuaian ruangnya dari pemerintah sudah di cek lapangan belum, apakah kawasan mangrove sesuai dengan dibuat dermaga,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha.

Pansus TRAP di Denpasar, Senin, mulanya melakukan sidak untuk menjawab pengaduan masyarakat terkait adanya perubahan fungsi tahura.

Ketika turun langsung, Supartha menemukan sejumlah kapal pengeruk pasir sedang bekerja, sehingga dewan mempertanyakan izin dibangunnya marina.

Jika mengacu Perda Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali, pembangunan marina yang dimohonkan oleh PT BTID selaku investor pengelola KEK Kura-Kura Bali berada di kawasan pariwisata sub zona olahraga.

Berdasarkan arahan zonasi, maka kegiatan yang diperbolehkan adalah pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, penelitian, wisata rekreasi pantai, kegiatan dermaga wisata, kegiatan dermaga perahu boat, fasilitas keselamatan wisata bahari, dan olahraga air.

Sementara jika saat ini PT BTID telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk membuat marina, dewan mempertanyakan bagaimana nanti ketika rampung.

“Ini kan izinnya hanya untuk perahu boat bukan kapal besar, kalau untuk yacht internasional ukurannya kan besar tidak seukuran perahu,” ucap Supartha.

Pansus TRAP juga mempertanyakan kondisi awal area teluk yang hendak dijadikan dermaga marina, sebab muncul kecurigaan bahwa pesisir pantai tersebut dahulu lahan tahura yang dialihfungsikan.

Kepala Departemen Perizinan PT BTID Anak Agung Ngurah Bhuana menyampaikan pembangunan marina bertaraf internasional telah mendapat izin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Mereka memastikan ruang laut yang mereka gunakan sudah sesuai izin dan rutin setiap tahun melakukan pelaporan PKKPR.