UNHCR upayakan percepatan pemindahan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe

Banda Aceh (ANTARA) - Lembaga PBB mengurusi pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengupayakan percepatan pemindahan pengungsi Rohingya dari eks kantor Imigrasi Lhokseumawe, Aceh ke tempat sementara yang sedang disiapkan bersama pemerintahan setempat.

"Untuk detil misalnya kapan mulai pindah masih menunggu update dari teman-teman di Aceh, tapi memang ada harapan bisa dilakukan sebelum 15 Desember 2025 (tenggat waktu)," Assistant Protection Officer UNHCR, Hendrik Therik saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Rabu.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh bakal merelokasi sementara 92 imigran Rohingya dari tempat penampungan saat ini di eks kantor Imigrasi Lhokseumawe ke lahan kosong di wilayah setempat.

Baca juga: Pemkot Lhokseumawe bakal relokasi 92 pengungsi Rohingya dari eks kantor imigrasi

Adapun lokasi yang disiapkan tersebut berada di lahan kosong seluas dua hektare yang dipinjam pakai secara gratis dari pesantren atau Yayasan Zurriyatul Qurani Al Ma'arif di Gampong Masjid Masjid Punteuet, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Dalam surat Wali Kota Lhokseumawe kepada UNHCR dan IOM, pemerintah meminta kedua lembaga pengungsi tersebut dapat memfasilitasi pemindahan Rohingya ke lokasi yang telah ditentukan itu selambat-lambatnya pada 15 Desember 2025.

Pemindahan sementara ini dilakukan karena lokasi awal pengungsi Rohingya yang terdiri dari 44 laki-laki dan 48 perempuan tersebut yaitu eks kantor Imigrasi Lhokseumawe bakal direnovasi dan difungsikan kembali.

Hendrik mengatakan, dari berbagai lembaga kemanusiaan termasuk Organization for Migration (IOM) ikut membantu proses persiapan pada lokasi sementara yang telah disediakan tersebut.

Dirinya menjelaskan, khusus untuk shelter para pengungsi di lahan baru bakal disiapkan oleh IOM sesuai perencanaan yang telah didiskusikan.

Baca juga: Kejati Aceh tangkap DPO terpidana kasus TPPO Rohingya

Kemudian, terkait persiapan fasilitas lainnya juga ikut dibantu oleh berbagai pihak, termasuk lembaga kemanusiaan lainnya seperti YKMI (Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia) dan Mer-C.

Ia menyebutkan, adapun sejumlah fasilitas yang direkomendasikan untuk disiapkan saat pembahasan perencanaan dengan pemerintah antara lain sumber air bersih (rekomendasinya sumur bor).

Selanjutnya, fasilitas sanitasi, penyimpanan air (tangki air), sistem drainase, pengelolaan sampah, pagar batas, akses jalan, pasokan listrik dan fasilitas bersama seperti mushala, balai serba guna dan lain sebagainya.

"Fasilitas-fasilitas ini masih dalam diskusi siapa yang bisa support. Tapi karena pembicaraan masih berjalan belum terlihat untuk siapa dan menyiapkan apa. Baru fasilitas yang direkomendasi untuk disiapkan," demikian Hendrik Therik.