Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Anggota DPR Aceh Tgk M Harun menegaskan anggaran Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur harus memadai, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar.
"Anggaran Pilkada Aceh harus memadai. Jangan sampai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur kekurangan anggaran," katanya di Banda Aceh, Selasa.
Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur periode 2017-2022 direncanakan pada tahun 2017. Namun, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau KPU belum menjadwalkan tahapan Pilkada gubernur yang dilakukan serentak dengan pemilihan 18 bupati/wali kota dan wakilnya di Aceh.
Menurut Harun, idealnya alokasi anggaran pilkada Aceh sebesar Rp200-an miliar. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Namun begitu, lanjut dia, KIP Aceh sebagai penyelenggara pilkada perlu dipanggil dan dimintai pendapatnya terkait kebutuhan anggaran pilkada.
"Mengacu pada pilkada sebelumnya, kebutuhan anggaran sebesar Rp200-an miliar. Tapi, penyelenggara pilkada yang lebih mengetahui berapa kebutuhannya," kata dia.
Politisi Partai Aceh, partai lokal di Aceh tersebut, menegaskan, anggaran pilkada itu harus sudah termasuk untuk sosialisasi. Sosialisasi pilkada ini penting untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat memilih pemimpinannya.
"Selama ini terkendala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Rendahnya partisipasi itu karena banyak masyarakat tidak paham proses pemilu. Dengan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan memahami proses pemilu, sehingga memilih pemimpin yang terbaik untuk mereka," kata dia.
Oleh karena itu, Harun mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Pemerintah Aceh (TAPA) mengalokasikan anggaran untuk pilkada gubernur yang memadai, sehingga penyelenggara pilkada tidak kekurangan dana saat menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
"Apalagi anggaran di Aceh belum ketuk palu, sehingga bisa diusulkan sekarang ini. Jika anggaran pilkadanya kurang, yang susah kita juga, terpaksa diajukan di anggaran perubahan," kata Tgk M Harun.
"Anggaran Pilkada Aceh harus memadai. Jangan sampai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur kekurangan anggaran," katanya di Banda Aceh, Selasa.
Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur periode 2017-2022 direncanakan pada tahun 2017. Namun, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau KPU belum menjadwalkan tahapan Pilkada gubernur yang dilakukan serentak dengan pemilihan 18 bupati/wali kota dan wakilnya di Aceh.
Menurut Harun, idealnya alokasi anggaran pilkada Aceh sebesar Rp200-an miliar. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Namun begitu, lanjut dia, KIP Aceh sebagai penyelenggara pilkada perlu dipanggil dan dimintai pendapatnya terkait kebutuhan anggaran pilkada.
"Mengacu pada pilkada sebelumnya, kebutuhan anggaran sebesar Rp200-an miliar. Tapi, penyelenggara pilkada yang lebih mengetahui berapa kebutuhannya," kata dia.
Politisi Partai Aceh, partai lokal di Aceh tersebut, menegaskan, anggaran pilkada itu harus sudah termasuk untuk sosialisasi. Sosialisasi pilkada ini penting untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat memilih pemimpinannya.
"Selama ini terkendala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Rendahnya partisipasi itu karena banyak masyarakat tidak paham proses pemilu. Dengan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan memahami proses pemilu, sehingga memilih pemimpin yang terbaik untuk mereka," kata dia.
Oleh karena itu, Harun mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Pemerintah Aceh (TAPA) mengalokasikan anggaran untuk pilkada gubernur yang memadai, sehingga penyelenggara pilkada tidak kekurangan dana saat menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
"Apalagi anggaran di Aceh belum ketuk palu, sehingga bisa diusulkan sekarang ini. Jika anggaran pilkadanya kurang, yang susah kita juga, terpaksa diajukan di anggaran perubahan," kata Tgk M Harun.
Pewarta: Pewarta : M Haris SAUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
