Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Legislator atau anggota DPRA, Bardan Saidi, menilai keberadaan pelabuhan bebas Sabang, Pulau Weh, Aceh, mati suri karena tidak mampu dikelola dengan baik.
"Saya melihat pelabuhan bebas Sabang itu mati suri. Aktivitas tidak berdenyut, sehingga tidak memberi dampak ekonomi kepada masyarakat Aceh," kata Bardan Saidi di Banda Aceh, Selasa.
Mati surinya pelabuhan bebas Sabang, kata dia, bisa dilihat dari aktivitasnya. Pelabuhan tersebut tidak mampu melakukan ekspor komoditas Aceh. Sebaliknya, impor pun hanya gula dan mobil bekas.
"Dari segi regulasi, semua mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang. Kalau pun terhadap dengan regulasi, kami siap mendobraknya," kata dia.
Menurut politisi PKS tersebut, tidak berjalannya pelabuhan bebas Sabang karena aktor di balik itu tidak siap. Aktor di balik itu berada di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
Padahal, kata dia, untuk membangun pelabuhan dan kawasan bebas Sabang, pemerintah sudah mengucurkan dana mencapai Rp2,7 triliun. Namun, dana yang dikucurkan tidak sebanding dengan hasil didapat.
"Jika melihat potensinya, kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang ini punya potensi. Namun, kawasan ini tidak mampu dikelola dengan baik," ketus Bardan Saidi, yang juga anggota Komisi I DPRA.
Iskandar Usman Al Farlaky, anggota Komisi I DPRA lainnya, mengatakan, BPKS sebagai pengelola kawasan Sabang seperti macam ompong. Badan ini tidak mampu mendatangkan investasi.
"Investasi tidak ada di kawasan bebas Sabang. Kalau ada, tentu ekonomi masyarakat Aceh menggeliat. Saya melihat pengembangan kawasan Sabang ini terkendala pada pelaksananya," ketus Iskandar Usman.
Senada juga dikemukakan, Tgk Muhammad Harun. Anggota Komisi I DPRA ini mengatakan, BPKS tidak memiliki program prioritas, sehingga tidak ada yang bisa ditawarkan kepada investor.
"Seharusnya, pengelola kawasan bebas Sabang memiliki program ditawarkan untuk investor. Kalau sekarang, tidak ada sama sekali. Jangankan orang luar Aceh, orang Aceh sendiri tidak mau berinvestasi di Sabang," kata Tgk M Harun.
"Saya melihat pelabuhan bebas Sabang itu mati suri. Aktivitas tidak berdenyut, sehingga tidak memberi dampak ekonomi kepada masyarakat Aceh," kata Bardan Saidi di Banda Aceh, Selasa.
Mati surinya pelabuhan bebas Sabang, kata dia, bisa dilihat dari aktivitasnya. Pelabuhan tersebut tidak mampu melakukan ekspor komoditas Aceh. Sebaliknya, impor pun hanya gula dan mobil bekas.
"Dari segi regulasi, semua mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang. Kalau pun terhadap dengan regulasi, kami siap mendobraknya," kata dia.
Menurut politisi PKS tersebut, tidak berjalannya pelabuhan bebas Sabang karena aktor di balik itu tidak siap. Aktor di balik itu berada di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
Padahal, kata dia, untuk membangun pelabuhan dan kawasan bebas Sabang, pemerintah sudah mengucurkan dana mencapai Rp2,7 triliun. Namun, dana yang dikucurkan tidak sebanding dengan hasil didapat.
"Jika melihat potensinya, kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang ini punya potensi. Namun, kawasan ini tidak mampu dikelola dengan baik," ketus Bardan Saidi, yang juga anggota Komisi I DPRA.
Iskandar Usman Al Farlaky, anggota Komisi I DPRA lainnya, mengatakan, BPKS sebagai pengelola kawasan Sabang seperti macam ompong. Badan ini tidak mampu mendatangkan investasi.
"Investasi tidak ada di kawasan bebas Sabang. Kalau ada, tentu ekonomi masyarakat Aceh menggeliat. Saya melihat pengembangan kawasan Sabang ini terkendala pada pelaksananya," ketus Iskandar Usman.
Senada juga dikemukakan, Tgk Muhammad Harun. Anggota Komisi I DPRA ini mengatakan, BPKS tidak memiliki program prioritas, sehingga tidak ada yang bisa ditawarkan kepada investor.
"Seharusnya, pengelola kawasan bebas Sabang memiliki program ditawarkan untuk investor. Kalau sekarang, tidak ada sama sekali. Jangankan orang luar Aceh, orang Aceh sendiri tidak mau berinvestasi di Sabang," kata Tgk M Harun.
Pewarta: Pewarta : M Haris SAUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
