BPBD Bali tegaskan sirene banjir bukan untuk cegah banjir tapi tekan risiko korban

Denpasar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali menegaskan pemasangan sirene banjir di Denpasar bukan untuk mencegah banjir tapi mengurangi risiko korban.

“Sirene ini tidak ada hubungannya mencegah banjir, tapi ini mengurangi risiko korban, kalau urusan mengurangi banjir itu masalah lain, seperti masalah drainase, masalah tata ruang, sampah, tutupan hijau, dan lain-lain,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya di Denpasar, Selasa.

Gede Teja menjelaskan sirene yang dipasang sejak awal Januari ini diprioritaskan di bantaran sungai Kota Denpasar yang sempat terdampak banjir besar hingga menelan korban jiwa pada September 2025.

Dengan adanya peringatan dini banjir, lanjutnya, masyarakat dapat lebih cepat mengevakuasi diri dan barang berharga sehingga mengurangi risiko dari bencana.

Cara kerja sirene, kata dia, pertama akan berbunyi ketika air naik 50 cm atau sekitar badan pemancing yang kerap duduk di bawah sungai, narasi peringatannya meminta masyarakat waspada dan keluar dari area tersebut.

Sirene kedua akan berbunyi ketika air sungai menyentuh detektor kedua setinggi 160 cm, dengj narasi peringatan akan meminta masyarakat siaga evakuasi mandiri.

Selanjutnya sirene ketiga akan berbunyi berulang kali, yang menandakan air sudah meluap melampaui bantaran sungai setinggi 266 cm yang artinya masyarakat harus segera menyelamatkan diri dan barang berharga.

Saat awal pemasangannya, kata dia, sejumlah masyarakat beropini bahwa alarm tersebut membuat panik, namun BPBD Bali menegaskan saat ini mereka sudah menjalankan proses sosialisasi ke masyarakat sekitar sirene banjir.

Sebelumnya, Gede Teja mengumpulkan sejumlah perangkat desa di sekitar enam titik sirene, termasuk pedagang di Pasar Kumbasari, Denpasar yang berada dekat aliran Tukad (sungai) Badung.

Ia ingin memastikan manfaat sirene banjir itu dipahami oleh masyarakat dan secara bertahap BPBD Bali akan mengumumkan kehadiran inovasi tersebut ke seluruh masyarakat Bali.

“Ini adalah sirene pertama yang kami punya di Bali, saat kejadian banjir di September lalu tidak ada satupun sirene banjir sehingga muncul kebutuhan-kebutuhan itu, kemudian kita berhasil menyiapkan di enam titik tapi belum sosialisasi dia sudah bunyi karena air naik, akhirnya masyarakat panik,” ujarnya.

“Tapi itu hal positif, bahwa masyarakat merespons informasi dan sigap, prosedur evakuasinya masih kurang tepat akan kami perbaiki melalui sosialisasi tapi kami minta semuanya mendukung, bila perlu nanti kita tambah sirenenya,” tambah Gede Teja.

Dalam rangka mengurangi risiko banjir, BPBD Bali memanfaatkan bantuan PLN sebesar Rp200 juta untuk membuat inovasi sirene banjir mulai dari penyiapan detektor, sirene, hingga sosialisasi.

Jika dihitung kebutuhannya, untuk 391 sungai di Bali setidaknya setiap kabupaten/kota membutuhkan 20 sirene, sehingga BPBD Bali mendorong pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha bahu membahu menghadirkan alat itu.

“Di Jembrana saja butuh sekitar 18, Tabanan juga perlu, Karangasem juga itu di luapan Sungai Betel juga kondisinya mirip dengan Tukad Badung Denpasar, Gianyar juga, jadi sekarang kerentanan bisa meningkat ya belum lagi penambahan jumlah penduduk di bantaran sungai,” kata Gede Teja.