Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta koperasi-koperasi di Bali menjual produk lokal seperti babi dan beras Sudaji.
“Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali yang berbasis potensi lokal, produk pertanian, peternakan, dan seluruh turunannya harus menjadi kekuatan utama kita,” kata Koster di Denpasar, Sabtu, saat menerima audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali.'
Gubernur Koster ingin mempertegas arah pembangunan ekonomi Bali berbasis kearifan lokal, mengedepankan produk asli Bali dengan identitas dan branding yang kuat.
Ini merupakan pengejawantahan dari konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dicanangkan Pemprov Bali, yakni sistem ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, berkelanjutan, dan berlandaskan budaya Bali.
Koperasi diminta fokus pada pengembangan usaha sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar penting ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Gubernur Koster menilai Bali memiliki banyak potensi UMKM sektor pangan yang tidak besar dari sisi luasan cakupan, namun jumlahnya banyak dan memiliki keunggulan kualitas untuk dikembangkan secara serius.
“UMKM pangan kita ini kecil-kecil, tetapi banyak, kalau ditata dengan baik, bisa kita dorong agar bergaung di level nasional,” ujarnya.
Adapun salah satu komoditas produk lokal yang menjadi perhatian khusus adalah peternakan babi, padahal Bali memiliki sumber daya manusia peternak babi yang unggul dan berpengalaman.
Dengan pengelolaan yang lebih terencana dan intensif, ia meyakini Bali berpeluang mengambil peran strategis dalam pasar babi nasional dibantu koperasi sebagai wadah penyaluran.
Selain sektor peternakan, Pemprov Bali juga mendorong koperasi mengembangkan komoditas pertanian unggulan, salah satunya padi Sudaji.
“Berdasarkan hasil riset, padi Sudaji memiliki masa panen relatif singkat, yakni sekitar 105 hari, dengan hasil yang menjanjikan per hektare menjadikan komoditas ini potensial untuk mendukung kemandirian pangan Bali,” kata Wayan Koster.
Kepada perwakilan koperasi-koperasi di Bali, Pemprov Bali menjanjikan penguatan regulasi dan infrastruktur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026