Pangdam Udayana dukung langkah Pemprov Bali-NTT jaga kamtibmas wilayah

Denpasar (ANTARA) - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya menjaga dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Bali.

"Saya selaku Pangdam Udayana menegaskan Bali sangat sensitif sebagai ikon pariwisata dan kita tidak akan membiarkan tindakan segelintir oknum merusak ketentraman bersama. TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta langkah-langkah preventif yang terukur," kata Pangdam pada Jumat.

Ia menegaskan TNI siap bersinergi dengan seluruh unsur untuk menjaga stabilitas keamanan agar permasalahan serupa tidak terulang.

Sementara itu Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Denpasar juga menyampaikan Kodam IX/Udayana mendukung penuh langkah-langkah sinergis yang ditempuh pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bali.

"Kodam IX/Udayana terus berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah potensi konflik, menjaga kondusivitas wilayah, serta memastikan Bali tetap aman, damai, dan nyaman sebagai destinasi pariwisata dunia,” tegasnya.

Adapun pertemuan antara Pemprov NTT dan Pemprov Bali dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster dan diikuti sekitar 50 peserta ini.

Turut hadir Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Kajati Bali Chatarina Muliana, Danrem 163/WSA Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadisaputra, Danrem 161/WS Brigjen TNI Hendro Cahyono, Karo Hukum Provinsi Bali, Kasat Pol PP Provinsi Bali, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa dan sejumlah tokoh lainnya dari NTT.

Mereka berkumpul untuk membahas isu-isu aktual terkait dinamika sosial kemasyarakatan, khususnya hubungan antara masyarakat Bali dan pendatang asal NTT, guna menjaga stabilitas keamanan serta kokondusifan Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan secara komprehensif dari hulu hingga hilir melalui sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, serta tokoh masyarakat, dengan mengedepankan pencegahan konflik horizontal dan perlindungan terhadap seluruh warga yang tertib administrasi.

Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma menyampaikan permohonan maaf atas perilaku segelintir oknum warga NTT yang mengganggu keharmonisan di Bali.

Ia menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta mendukung penegakan hukum, sekaligus mengimbau seluruh warga NTT di perantauan agar menghormati adat, budaya, dan hukum setempat.

Sejumlah kepala daerah dari wilayah Sumba turut menyampaikan permohonan maaf dan komitmen untuk meningkatkan pembinaan masyarakat serta membuka lapangan kerja di daerah asal guna menekan permasalahan serupa.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya dan Kajati Bali Chatarina Muliana menekankan pentingnya penguatan pengawasan melalui kelengkapan administrasi, keterlibatan pemberi kerja, serta patroli siber untuk mencegah penyebaran konten provokatif.

Rapat ditutup dengan kesepakatan penerapan pola penanganan hulu-hilir, mulai dari rekomendasi dan pembekalan warga sebelum merantau hingga penegakan aturan administrasi di daerah tujuan, demi terwujudnya Bali yang aman, damai, dan harmonis.