Banda Aceh (ANTARA) - Perwira Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto membangun inovasi kehumasan untuk mengawal program ketahanan nasional di tengah tantangan global terhadap krisis pangan.
"Ketahanan pangan adalah isu krusial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Tentunya ,Polri memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan efektif dan efisien," kata Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Sabtu.
Abituren Akabri 1994 ini menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda Aceh. Perwira menengah ini sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII Tahun 2025 diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dalam proyek perubahan atau project of change yang sedang ia kembangkan, Joko Krisdiyanto memperkenalkan sebuah inovasi bertajuk "Humas Polri Mengawal Ketahanan Pangan Nasional dengan Kolaborasi."
Ia membuat gagasan yang mengaitkan peran kehumasan Polri dengan program strategis pemerintah melalui Asta Cita Presiden di bidang ketahanan pangan nasional.
Melalui gagasan ini, Joko Krisdiyanto ingin menegaskan fungsi kehumasan Polri tak hanya sebatas penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak sinergi antarinstansi dan penjaga semangat kebersamaan dalam mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.
Dalam pandangannya, keberhasilan program ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga pada kekuatan komunikasi publik yang membangun kesadaran kolektif.
Sebagai pejabat humas, ia meyakini bahwa informasi yang disampaikan dengan cara yang edukatif dan konstruktif dapat menjadi energi positif yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat.
Melalui proyek perubahannya, Joko mendorong Humas Polri untuk memperluas perannya sebagai jembatan antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat.
Ia pun bertekad memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Pertanian,, media massa, dan pemerintah. Sinergi semacam ini, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pangan serta mengawal kelancaran program strategis nasional.
"Kami akan aktif menyebarluaskan informasi mengenai program-program ketahanan pangan pemerintah kepada masyarakat luas. Ini menangkal hoaks tentang pangan serta sosialisasi tentang teknik pertanian modern, diversifikasi pangan, dan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok," katanya.
Tidak hanya berhenti pada komunikasi publik, gagasan Joko juga memuat langkah konkret di lapangan dengan mendorong peningkatan pengawasan terhadap distribusi pupuk, bibit, dan bahan pangan, agar tidak terjadi penyelewengan yang mengganggu pasokan.
Joko Krisdiyanto menilai tantangan mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan komunikasi yang menyatu.
"Kami menyadari ketahanan pangan adalah tugas besar yang membutuhkan kerja keras dan sinergi dari semua pihak. Polri berkomitmen hadir bukan hanya sebagai pengaman, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Gagasan besar ini menempatkan fungsi kehumasan Polri dalam posisi yang strategis bukan hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga penjaga narasi optimisme bangsa.
Ia berharap inovasi ini nantinya akan diimplementasikan oleh seluruh jajaran Polri se-Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Melalui proyek perubahan yang digagas tersebut, Polri menegaskan diri sebagai institusi yang proaktif dalam menghadapi isu-isu nasional, khususnya di sektor pangan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Lebih dari sekadar inovasi administratif, proyek perubahan ini menjadi bentuk nyata kepemimpinan visioner, bagaimana Humas Polri dapat menjadi motor penggerak kolaborasi.
"Serta memperkuat komunikasi publik, dan memastikan langkah menuju kemandirian pangan nasional berjalan dalam satu kerja sama, kepedulian, dan pengabdian untuk Indonesia," demikian Joko Krisdiyanto.
Pewarta: M.Haris Setiady AgusEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025