Sebanyak 885 warga Aceh Barat alami gangguan jiwa, 789 ODGJ berat

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mencatat sebanyak 885 warganya hingga saat ini mengalami gangguan kesehatan berupa gangguan jiwa, dan terus berupaya melakukan pemberian obat-obatan guna memberikan kesembuhan bagi warganya yang berstatus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.

“Dari total 885 kasus kesehatan jiwa di Aceh Barat, sebanyak 789 kasus di antaranya merupakan ODGJ berat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Cut Hasanuddin di Aceh Barat, Jumat.

Sebagai upaya memberikan kesembuhan bagi masyarakat yang saat ini mengalami gangguan jiwa, pemerintah daerah melalui masing-masing petugas kesehatan di setiap Puskesmas di Aceh Barat, gencar melakukan kunjungan ke rumah warga yang mengalami gangguan jiwa.

Selain memberikan obat-obatan yang dibutuhkan para pasien, petugas kesehatan juga rutin memberikan pemantauan dan penanganan kesehatan yang diperlukan, sehingga diharapkan dapat memberikan kesembuhan bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa.

Cut Hasanuddin mengatakan sebagian besar warga Aceh Barat yang mengalami gangguan jiwa, diantaranya merupakan korban dari penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Selain itu, mengalami gangguan jiwa karena faktor masalah keluarga dan faktor ekonomi.

Bupati Aceh Barat Tarmizi membebaskan seorang warga Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang mengalami gangguan dari rantai pasung, Jumat (2/5/2025). (ANTARA/HO-Dok Pemkab Aceh Barat)

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berkomitmen untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, termasuk memastikan bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan warga lanjut usia memperoleh layanan kesehatan yang layak, manusiawi, dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berpartisipasi penuh dalam program eliminasi pasung bagi ODGJ, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, serta Qanun (Perda) Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, dengan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan mendorong peran keluarga dan komunitas sebagai bagian penting dari proses pemulihan pasien ODGJ, demikian Cut Hasanuddin.