Staf Ahli KPPA: Kebijakan iklim di Aceh harus responsif gender

Banda Aceh (ANTARA) - Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk Gender dan Perubahan Iklim, Chandra Sugarda, menyoroti pentingnya kebijakan iklim yang lebih inklusif dan responsif gender di Aceh.

Hal itu disampaikan secara daring di Banda Aceh, Selasa, saat menjadi narasumber pada kegiatan diskusi publik bertajuk “Kebijakan Responsif Gender dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Transisi Energi”.

Chandra menyebutkan bahwa di Aceh sudah ada Kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE) melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2022. Kebijakan ini memberikan insentif anggaran kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu indikator penilaiannya adalah perlindungan perempuan dan anak.

"Dalam TAPE sudah ada aspek perlindungan perempuan dan anak, tetapi masih bisa diperdalam agar lebih responsif gender," katanya.

Baca: Pemkab Aceh Selatan galakkan program kampung iklim

Chandra mengusulkan beberapa rekomendasi untuk memastikan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Aceh lebih berperspektif gender. Salah satunya adalah memasukkan indikator yang lebih spesifik untuk mengukur dampak kebijakan lingkungan terhadap perempuan, seperti keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dan pertanian berkelanjutan.

“Kemudian juga bisa memberikan insentif tambahan bagi desa atau kabupaten-kota gitu yang mengadopsi program adaptasi berbasis komunitas yang dibutuhkan oleh perempuan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pendanaan iklim yang responsif gender, termasuk alokasi dana khusus bagi usaha ekonomi perempuan di sektor ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan energi terbarukan berbasis komunitas.

“Jika pendanaan diberikan secara umum tanpa mempertimbangkan gender, maka yang lebih banyak mengaksesnya biasanya laki-laki,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai pentingnya skema pendanaan yang menargetkan perempuan agar mereka juga memiliki akses yang setara.