Serahkan SK 1.149 PPPK Banda Aceh, Illiza tuntut pegawai cakap digital

Banda Aceh (ANTARA) - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menuntut para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah lulus dan menerima surat keputusan (SK) untuk beradaptasi dengan dunia digital, terutama dalam hal pelayanan publik.

"Dunia kerja pemerintahan kini juga bergerak cepat ke arah digital. Karena itu, saya mengajak seluruh PPPK untuk terus belajar dan beradaptasi," kata Illiza Sa'aduddin Djamal, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Illiza Sa'aduddin Djamal saat menyerahkan SK kepada 1.149 orang yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN, terdiri dari 863 orang Tahap I dan 286 orang Tahap II, di Balai Kota Banda Aceh.

Kepada para PPPK, Illiza meminta agar segera beradaptasi dengan digitalisasi, karena itu menjadi bagian dari perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi.

Apalagi, para PPPK ini bakal mengisi berbagai bidang penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga teknis pemerintahan.

"Pemerintah Kota Banda Aceh tengah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, maka peran PPPK semua sangat penting di dalamnya," ujarnya.

Baca: Pemko Banda Aceh usulkan 478 PPPK paruh waktu

Dirinya berharap, penetapan ini menjadi awal dari pengabdian yang semakin bermakna, dan menjadi momentum memperkuat semangat mewujudkan pelayanan publik lebih baik bagi masyarakat.

Illiza menuturkan, kehadiran PPPK ini menambah kekuatan dan memperkaya kualitas layanan publik, terutama di sekolah, puskesmas, dan unit pelayanan masyarakat.

"Dengan semangat baru ini, diharapkan pelayanan publik di Banda Aceh semakin cepat, ramah, dan solutif," katanya.

Dirinya mengingatkan, ASN dan PPPK hari ini dituntut bukan hanya cakap kompetensi, tetapi juga kuat dalam karakter. Harus menjadi aparatur yang responsif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, dan rendah hati bekerjasama.

Pemerintah Kota Banda Aceh, terus mendorong budaya kerja berbasis nilai akhlak, profesionalisme, dan kolaborasi. Karena hanya dengan itulah birokrasi bisa menjadi ruang yang inspiratif, bukan sekadar administratif.

Ia menambahkan, status PPPK bukanlah sekadar perjanjian kerja, tetapi perjanjian amanah. Tunjukkan integritas, loyalitas, dan kinerja terbaik. Bekerjalah dengan semangat profesional, tapi juga dengan sentuhan kemanusiaan.

"Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal untuk memperkuat birokrasi yang bersih, cepat, dan berorientasi hasil. Birokrasi yang tidak hanya mengurus, tapi juga menghadirkan solusi," demikian Illiza Sa'aduddin Djamal.

Baca: Lantik 17 pejabat, Illiza wajibkan OPD punya satu inovasi setiap tahun