Banda Aceh (ANTARA) - Anggota DPD-RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma menegaskan komitmennya untuk membantu menyelesaikan kendala pengoperasian jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang saat ini masih terhambat izin penggunaan kawasan hutan produksi.

"Kita akan terus mendorong pemerintah pusat agar segera menyelesaikan proses administrasi yang masih tertunda, demi kelancaran pengoperasian jalan tol yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Aceh," kata Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Sudirman Haji Uma usai melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pertanahan Provinsi Aceh, dalam rangka reses ke daerah pemilihan, di Banda Aceh.

Adapun pertemuan tersebut membahas terkait pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan fokus Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah. Salah satunya tol Sibanceh yang belum berfungsi sepenuhnya.

Haji Uma menyampaikan, dalam rapat yang dipimpin Plh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Saiful Usman ini, dijelaskan bahwa hambatan utama pengoperasian jalan tol Sibanceh karena belum diterbitkannya izin penggunaan area hutan tanaman industri (HTI) yang berada di sisi pinggir dan sebagai penyangga badan jalan tol. 

Sedangkan untuk badan jalan tol utama, izin penggunaannya telah keluar dari Kementerian Kehutanan.

“Tol ini adalah layanan akses pembangunan yang telah lama ditunggu masyarakat Aceh. Karena memangkas waktu dan jarak tempuh, serta memperlancar konektivitas antardaerah di Aceh. Maka, kita bakal membantu menyelesaikan kendala ini," ujarnya.

Sebagai informasi, Hutama Karya sebagai pengelola jalan tol sejauh ini masih mengoperasikan lima seksi ruas Tol Sibanceh, yakni seksi 2 Seulimeum-Jantho (6,35 km), seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km).

Baca: HK: Libur I Muharram pengguna Tol Sibanceh naik 53 persen

Kemudian, seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (13,5 km), seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro (7,7 km), dan seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam (5 km). Dan, hingga saat ini hanya untuk seksi Seulimuem-Padang Tiji yang belum dapat dioperasikan sepenuhnya. 

Selain tol Sibanceh, Haji Uma juga menyampaikan progres pembangunan proyek PSN lainnya di Aceh seperti bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara dengan luas sekitar 896 hektare dilaporkan telah selesai 100 persen.

Kemudian, bendungan Rukoh beserta bangunan pengarah nya di Kabupaten Pidie telah menyelesaikan proses pengadaan tanah sebesar 92 persen dari total kebutuhan 716 hektare.

Lalu, pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang mencakup lahan seluas 269 hektare saat ini telah mencapai 81 persen penyelesaian pembebasan lahannya. 

Di Aceh Timur, proyek jaringan irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan seluas 30 hektare masih berada pada tahap identifikasi dan inventarisasi.

Selanjutnya, proyek jalan tol Binjai–Langsa II yang mencakup wilayah Aceh Tamiang dan Langsa dengan total luas 42 hektare telah merampungkan proses pengadaan tanah sebesar 97 persen. 

Dan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih tiga di Kota Subulussalam dengan luas lahan 59 hektare telah mencapai penyelesaian 98 persen.

Haji Uma menegaskan, seluruh proyek strategis nasional di Aceh perlu dikawal bersama, keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga budayawan sangat diharapkan.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi proyek, demi kemajuan dan konektivitas yang lebih baik di seluruh wilayah Aceh," demikian Haji Uma.

Baca: HK: Pengguna Tol Sibanceh Seksi I capai 14.057 kendaraan



Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2025