Moskow (ANTARA) - Thailand dan Kamboja membuka babak baru perundingan damai menyusul perang terbuka di perbatasan kedua negara, dengan Malaysia sebagai mediator. Dijadwalkan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai akan bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (28/7) untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan.
“Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara lain yang seharusnya terlibat dalam masalah ini. Mereka sepenuhnya percaya terhadap Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan kepada kantor berita Bernama, Minggu.
Menteri Malaysia itu menuturkan bahwa Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), harus bertindak sebagai mediator terlebih dahulu, karena ini merupakan masalah internal blok Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara, termasuk Kamboja dan Thailand.
Baca juga: Perbatasan Thailand - Kamboja memanas, bentrokan bersenjata tewaskan warga sipil
Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi bahwa penjabat perdana menteri negaranya akan bertemu dengan mitranya dari Kamboja di Malaysia pada Senin.
“Seperti yang telah muncul di media bahwa akan ada pertemuan besok, hanya itu yang bisa saya konfirmasi, itu benar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikondet Phalangkun, dalam konferensi pers di Bangkok, Thailand.
Trump sebelumnya menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan negosiasi dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata.
Baca juga: Lebih rendah dari Indonesia, Trump kenakan tarif 15 persen ke Jepang
Ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja meningkat menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli. Banyak korban jiwa dan luka-luka di kedua pihak, termasuk warga sipil.
Konflik tersebut menyusul bentrokan sebelumnya pada 28 Mei antara personel militer Thailand dan Kamboja di zona netral yang disengketakan, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja berakar dari masa penjajahan Prancis ketika peta batas wilayah antara kedua negara dibuat pada tahun 1907, namun, kedua negara bertetangga tersebut menafsirkannya secara berbeda.
Anggora komisi penetapan batas Prancis mengabaikan beberapa bagian perbatasan karena sulit diakses. Setelah Kamboja merdeka dari Prancis pada 1953, wilayah-wilayah tersebut menjadi objek sengketa.
Thailand lebih memilih menyelesaikan semua sengketa terkait perbatasan melalui negosiasi bilateral, sementara Kamboja lebih mengandalkan Mahkamah Internasional, yang yurisdiksinya atas sengketa wilayah tidak diakui oleh Thailand.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PM Kamboja, Penjabat PM Thailand akan bersua di Malaysia bahas konflik
Pewarta: Kuntum Khaira RiswanEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025