BPOM siapkan langkah penanganan KLB keracunan pangan di Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM Aceh) Aceh menyiapkan langkah pencegahan dan penanganan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di provinsi paling barat Indonesia itu.

Kepala BPOM Aceh Yudi Noviandi di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pencegahan dan penanganan dilakukan melalui penguatan sinergi petugas surveilan dan petugas entry aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer) dari Dinas Kesehatan serta rumah sakit di 23 kabupaten/kota se Aceh.

“Dengan terbentuk koordinasi tim se Aceh ini, maka kita bisa bergerak lebih cepat dalam menghadapi potensi keracunan pangan,” kata Yudi.

Ia menjelaskan suatu peristiwa yang dikatakan KLB yakni apabila keracunan pangan atau makanan terjadi pada dua orang atau lebih dalam waktu bersamaan, dengan gejala yang sama usai mengonsumsi makanan serupa.

Selama ini, lanjut Yudi, peristiwa KLB keracunan pangan kerap terjadi di Aceh. Namun, dalam penanganan lanjutan sering terkendala saat pengambilan spesimen atau sampel sisa makanan yang dikonsumsi oleh korban, sehingga tidak terkumpul dengan baik dan cepat.

Baca: BPOM Aceh intensifikasi pengawasan pangan momen Natal dan Tahun Baru

Sebab itu, peristiwa KLB keracunan pangan yang terjadi tersebut sering tidak dapat diketahui penyebabnya, lantaran sisa makanan tidak ditemukan di lokasi kejadian sehingga tidak bisa dilakukan pengujian di laboratorium BPOM.

“Kemudian, bisa jadi karena penanganan sampel keliru atau lambat sehingga umur simpan sampel sudah terlalu lama, sehingga membuat hasil uji menjadi bias," ujarnya.

Oleh karenanya, melalui koordinasi lintas sektor antara BPOM, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, penanganan peristiwa KLB keracunan pangan ke depan dapat ditindak lanjuti dengan cepat.

Hal ini juga sehubungan dengan upaya BPOM untuk mempersiapkan langkah penanganan dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025, agar dapat merespon dengan cepat apabila terjadi KLB keracunan pangan.

“Kita memperkuat sinergi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di tahun 2025 mendatang,” ujarnya.

Baca: BPOM dukung percepatan hiliriasi produk berbasis riset di Aceh