"Kita minta kepada Pertamina dan Pemerintah Banda Aceh harus mengawasi ketat distribusi gas subsidi ini mulai dari pangkalan," kata Musriadi di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi banyaknya keluhan warga karena elpiji bersubsidi tersebut di Banda Aceh dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dari seharusnya Rp18 ribu per tabung, menjadi Rp35 ribu sampai Rp40 ribu.
Sebelumnya, Hiswana Migas Aceh menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM yang merasa terbebani karena tingginya harga gas elpiji tiga kg pada kios-kios di Banda Aceh.
Menurut Musriadi, pengetatan pendistribusian penting dilakukan supaya tidak ada permainan harga oleh pangkalan dengan menjual gas dengan harga tinggi kepada pedagang, yang kemudian membuat mereka menjualnya lebih mahal lagi.
"Karena banyak juga laporan masyarakat tidak mendapatkan gas subsidi itu di pangkalan sesuai HET, dengan alasan barang habis. Sehingga mereka harus membeli dengan harga mahal di kios-kios," ujarnya.
Musriadi menegaskan, gas 3 kg bersubsidi tersebut merupakan hak yang harus dinikmati oleh masyarakat kecil atau kurang mampu, bukan untuk warga dengan ekonomi kategori mapan.
Dirinya juga menyarankan gas subsidi tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang memiliki kartu kendali, sehingga penyaluran nya lebih tepat.
Karena, penggunaan kartu kendali dapat secara langsung menyasar masyarakat yang benar-benar layak menerima tabung gas bersubsidi tersebut.
"Yang tidak memiliki kartu kendali, tidak berhak mendapat elpiji subsidi tiga kg itu. Pemilik kartu itu adalah masyarakat miskin dan pelaku usaha UMKM. Maka kita berharap Pertamina dan Pemko Banda Aceh rutin melakukan operasi pasar elpiji tiga kg ini," demikian Musriadi.
Pewarta: Rahmat FajriEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025
