Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Kalangan anggota DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh mengoptimalkan pelabuhan ekspor, sehingga hasil bumi provinsi ujung barat Indonesia tersebut bisa langsung dikirim ke luar negeri.
"Kami meminta Pemerintah Aceh bisa mengoptimalkan keberadaan sejumlah pelabuhan ekspor yang ada di daerah ini," kata anggota DPRA Bardan Saidi di Banda Aceh, Selasa.
Di Aceh, kata dia, ada tiga pelabuhan ekspor, yakni Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukeuh di Kabupaten Aceh Utara, dan Pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa.
Kendati memiliki pelabuhan ekspor, sebut dia, komoditi Aceh seperti kopi, kakao, dan lain sebagainya masih diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Padahal, pelabuhan tersebut sudah cukup padat.
Selain itu, sebut Bardan Saidi, banyak biaya yang dikeluarkan jika menggunakan pelabuhan ekspor luar Aceh. Seperti biaya angkut, sewa gudang, biaya bongkar, dan lain sebagainya.
Biaya tambahan ini tentu dibebankan kepada komoditi yang diekspor. Dan tentunya, harga komoditi Aceh tersebut tentu lebih mahal dan ini merugikan petani Aceh sendiri karena tidak mampu bersaing dengan komoditi dari daerah lainnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi agar komoditi atau hasil bumi Aceh bisa diekspor melalui pelabuhan yang ada.
"Kalau terus seperti ini apa yang didapat oleh Aceh. Komoditi dari Aceh, tapi yang untung orang luar. Jadi, pemerintah harus bisa melakukan intervensi agar pelabuhan ekspor di Aceh lebih optimal," kata dia.
Selain pelabuhan, Bardan Saidi mengharapkan Pemerintah Aceh membangun infrastruktur seperti jalan yang mendekatkan sentra produksi hasil bumi ke pelabuhan. Jalan yang baik tertentu akan memperpendek jarak tempuh.
"Pendeknya jarak tempuh ini juga memangkas biaya, sehingga harga jual komoditi tersebut benar-benar menguntungkan petani. Dan inilah yang harus segera dilakukan Pemerintah Aceh," kata Bardan Saidi.
"Kami meminta Pemerintah Aceh bisa mengoptimalkan keberadaan sejumlah pelabuhan ekspor yang ada di daerah ini," kata anggota DPRA Bardan Saidi di Banda Aceh, Selasa.
Di Aceh, kata dia, ada tiga pelabuhan ekspor, yakni Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukeuh di Kabupaten Aceh Utara, dan Pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa.
Kendati memiliki pelabuhan ekspor, sebut dia, komoditi Aceh seperti kopi, kakao, dan lain sebagainya masih diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Padahal, pelabuhan tersebut sudah cukup padat.
Selain itu, sebut Bardan Saidi, banyak biaya yang dikeluarkan jika menggunakan pelabuhan ekspor luar Aceh. Seperti biaya angkut, sewa gudang, biaya bongkar, dan lain sebagainya.
Biaya tambahan ini tentu dibebankan kepada komoditi yang diekspor. Dan tentunya, harga komoditi Aceh tersebut tentu lebih mahal dan ini merugikan petani Aceh sendiri karena tidak mampu bersaing dengan komoditi dari daerah lainnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi agar komoditi atau hasil bumi Aceh bisa diekspor melalui pelabuhan yang ada.
"Kalau terus seperti ini apa yang didapat oleh Aceh. Komoditi dari Aceh, tapi yang untung orang luar. Jadi, pemerintah harus bisa melakukan intervensi agar pelabuhan ekspor di Aceh lebih optimal," kata dia.
Selain pelabuhan, Bardan Saidi mengharapkan Pemerintah Aceh membangun infrastruktur seperti jalan yang mendekatkan sentra produksi hasil bumi ke pelabuhan. Jalan yang baik tertentu akan memperpendek jarak tempuh.
"Pendeknya jarak tempuh ini juga memangkas biaya, sehingga harga jual komoditi tersebut benar-benar menguntungkan petani. Dan inilah yang harus segera dilakukan Pemerintah Aceh," kata Bardan Saidi.
Pewarta: Pewarta : M Haris SAUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
