Komnas HAM kawal penangananan bencana Aceh agar sesuai prinsip HAM

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan identifikasi terhadap penanganan terhadap korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh harus sesuai prinsip-prinsip HAM.

"Komnas HAM terus melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan kami, memastikan agar pemulihan pascabencana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip HAM," kata Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan usai melaksanakan doa bersama, shalat ghaib dan penyerahan bantuan untuk korban terdampak bencana kepada pemerintah Aceh, di Sekretariat Komnas HAM Aceh, Banda Aceh.

Baca juga: Artis Irish Bella salurkan bantuan untuk korban banjir Aceh Tamiang

Dirinya menyampaikan, terkait bencana Aceh, mereka sudah turun langsung pada sejumlah wilayah terdampak, seperti Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen.

Komnas HAM, kata dia, mengidentifikasi dampak bencana pada masyarakat, infrastruktur layanan publik berdasarkan data resmi dari pemerintah (BNPB).

Kedua, terkait bagaimana penanganannya pengungsi, yaitu terkait akses air bersih, kesehatan harus sesuai standar, langkah-langkah itu sejauh ini telah dipenuhi pemerintah.

Selain itu, lanjut Anis, Komnas HAM juga mengidentifikasi kebutuhan para korban kelompok rentan yaitu, anak-anak, perempuan, disabilitas dan lansia agar mendapatkan layanan hak dasar, baik selama masa tanggap darurat atau proses pemulihan.

Identifikasi juga dilakukan pada dampak yang dialami keluarga masyarakat yang meninggal, luka-luka berat dan ringan, kehilangan rumah (berat-ringan), rumah ibadah, sekolah dan lainnya.

"Terutamanya pada pendidikan, kesehatan, dan indikasi banyaknya keluarga yang kehilangan mata pencaharian," ujarnya.

Sementara ini, kata Anis, yang menjadi catatan mereka adalah keluhan masyarakat terkait akses listrik yang sampai hari ini di berbagai wilayah masih padam, kemudian keterbatasan BBM dan LPG hingga terjadi antrean panjang.

"Kami koordinasikan dengan pemerintah agar ada upaya percepatan, sehingga tidak mengganggu layanan publik, termasuk hak atas informasi, sehingga tidak ada disinformasi atas upaya yang dilakukan," katanya.

Baca juga: Helikopter BNPB kirim bantuan logistik ke daerah terisolir Aceh Tengah

Dalam kesempatan ini, ia juga mengapresiasi atas upaya pemerintah mulai dari daerah hingga pusat membantu masyarakat yang terdampak bencana.

"Komnas HAM mengapresiasi langkah cepat yah dilakukan oleh pemerintah daerah hingga pusat, serta pihak lainnya dalam memberikan dukungan para warga terdampak bencana," demikian Anis Hidayah.