Kemenkeu: Pendapatan negara di Aceh capai Rp3,88 triliun

Banda Aceh (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh mencatat realisasi pendapatan negara pada Januari hingga September 2025 di Provinsi Aceh sebanyak Rp3,88 triliun atau 55,92 persen.

"Total pendapatan negara di Provinsi Aceh dalam rentang waktu Januari hingga 30 September 2025 tercatat sebanyak Rp3,88 triliun atau 55,92 persen," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Aceh Paryan di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Paryan usai rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh. Rapat ALCo tersebut merupakan kegiatan rutin bulan mendistribusikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh.

Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Aceh meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Paryan yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh menyebutkan pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2,51 triliun atau dengan realisasi sebesar 42,56 persen dari target.

Kemudian, penerimaan bea dan cukai Rp403,35 miliar atau terealisasi sebesar 140,54 persen. Serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp962,45 miliar atau 129,06 persen.

"Sedangkan realisasi belanja negara di Aceh per 30 September 2025 mencapai Rp32,74 triliun. Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat Rp9,65 triliun dan belanja transfer ke daerah Rp23,09 triliun," katanya.

Paryan menyebutkan belanja pemerintah pusat secara year on year di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 25,6 persen karena penurunan pagu anggaran, meski secara persentase realisasi tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 65,43 persen.

"Realisasi belanja barang dan modal, kata dia, masih renda, masing-masing baru 54,64 persen dan 35,14 persen. Sedangkan realisasi belanja transfer daerah secara year on year mengalami kontraksi sebesar 5,83 persen karena turunnya penyaluran dana alokasi khusus fisik, dana desa, dan dana alokasi umum," kata Paryan.

Baca juga: Kodim 0106 dan Pemkab Aceh Tengah jalin kerja sama tingkatkan PAD