Gubernur Aceh resmi bentuk DEA untuk kuatkan ekonomi daerah

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi membentuk sekaligus melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) sebagai upaya mendorong penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, diisi guru besar ekonomi hingga pengusaha.

“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor," kata Muzakir Manaf atau Mualem, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Muzakir Manaf disela-sela pelantikan pengurus DEA, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
‎
Dewan Ekonomi Aceh ini diketuai oleh Guru Besar Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Raja Masbar. Sedangkan Sekretaris Jenderal diamanahkan kepada pengusaha internasional asal Aceh, Ismail Rasyid. Mereka turut dibantu para rektor perguruan tinggi di Aceh lainnya.

Mualem menekankan, pembentukan DEA ini merupakan langkah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, dan responsif terhadap dinamika global.

Baca: Aceh Economic Forum: BI Aceh dorong hiliriasi produk UMKM masuk ke rantai nilai halal global
‎
"Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujarnya.
‎
Mualem menuturkan, Aceh memiliki potensi besar ekonomi di berbagai bidang yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Di antaranya sektor perkebunan dan pertanian.
‎
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” katanya.
‎
Ia berharap, DEA dapat berperan dalam berbagai bidang, seperti menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi yang tepat, menentukan arah sektor unggulan daerah.

"Serta, harus menjadi penyeimbang dalam implementasi kebijakan ekonomi, mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta menjadi mitra pengendali kebijakan agar tetap efektif dan berkelanjutan," demikian Mualem.

Baca: Pemprov tekankan pejabat baru fokus selesaikan tiga masalah utama Aceh