Mualem temui Menteri LH, minta dukungan dana abadi eks GAM dan korban konflik

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem meminta dukungan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq untuk pembentukan dana abadi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan korban konflik Aceh.

"Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, agar dana abadi kombatan dan korban konflik bisa menjadi langkah nyata membangun kembali kehidupan masyarakat pasca konflik di Aceh,” kata Mualem dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Selasa.

Permintaan itu disampaikan saat menemui langsung Menteri LH, Hanif Faisol di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, di Jakarta Timur.

Baca juga: Temui Wamen Perkim, Mualem usulkan Inpres rumah untuk eks kombatan GAM

Menurutnya, dana abadi tersebut penting sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat terdampak konflik dan mengelola lahan bekas konflik agar produktif serta berkelanjutan.

"Inisiatif ini bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga bagian dari komitmen moral dan sosial dalam menjaga perdamaian serta memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh," ujarnya.

Selain itu, Gubernur Mualem juga meminta dukungan terhadap upaya pemerintah Aceh yang saat ini sedang melakukan penataan dan penertiban perizinan sumber daya alam.

Karena, kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola lingkungan, memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, dan mendukung investasi berkelanjutan.

Dirinya menekankan, Aceh perlu mempercepat pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar kegiatan pertambangan rakyat dapat dilakukan secara legal, tertib, dan ramah lingkungan.

Ia turut menyinggung rencana proyek daur ulang tembaga dan lithium oleh PT Aceh Green Industri, ini dinilai sejalan dengan arah investasi hijau jika mematuhi seluruh aturan lingkungan hidup yang berlaku.

“Pemerintah Aceh berkomitmen membangun Aceh secara berkelanjutan. Setiap langkah pembangunan harus selaras dengan pelestarian alam dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Tak hanya itu, Mualem juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran Dana Rehabilitasi Berbasis Kinerja (RBP) dan REDD+ Carbon Aceh, dua program strategis ini diharapkan mampu menurunkan emisi karbon sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Lalu, dalam bidang konservasi, dirinya juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa, terutama gajah sumatera, melalui peningkatan kerja sama antara dinas terkait dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

“Perlindungan satwa dan hutan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga warisan alam Aceh,” tegas Mualem.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol menyambut baik pandangan dan inisiatif Gubernur Aceh, dan mendukung penuh terhadap upaya pemerintah Aceh dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Kami melihat semangat yang kuat dari Pemerintah Aceh dalam mengelola lingkungan secara bijak. Kita akan mendukung penuh program yang mengarah pada pembangunan hijau dan kesejahteraan masyarakat,” demikian Menteri Hanif.