Pemkab Aceh Jaya optimalisasi lahan 3.492 hektare untuk ketahanan pangan

Calang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas Pertanian melakukan optimalisasi lahan persawahan seluas 3.492 hektare dalam rangka mendukung program ketahanan atau swasembada pangan khusus komoditi padi.

"Tahun 2025 kita masih fokus pada pengembangan swasembada pangan sesuai perintah pimpinan daerah untuk mendukung provinsi dan pusat terkait swasembada pangan," kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dailami, di Aceh Jaya, Selasa.

Untuk optimalisasi lahan persawahan seluas 3.492 hektare itu, kata dia, dibutuhkan anggaran sekitar Rp16 miliar. Di mana, nantinya dar setiap 200 hektare akan dibentuk brigade pangan yang mengelola alat-alat pertanian modern.

Kemudian, alat pertanian yang diberikan brigade pangan nantinya membutuhkan biaya Rp3 miliar, diantaranya masing-masing satu unit combine, traktor roda empat, traktor rawa, mesin tanam. Lalu, dua unit hand traktor, empat pompa air serta hansprayer.

"Jadi, dari estimasi lahan, nantinya akan lahir sekitar 12-17 brigade pangan di Aceh Jaya,” ujarnya.

Baca: Polda Aceh bangun gudang ketahanan pangan berkapasitas 1.000 ton

Dailami menyampaikan, untuk menutupi kebutuhan anggaran dalam optimalisasi lahan tersebut, sudah ada bantuan dari Kementan RI yang diperuntukkan khusus pada swasembada pangan komoditi padi.

Disisi lain, dirinya menyebutkan bahwa pada dasarnya Aceh Jaya memiliki lahan baku seluas 5.966 hektare. Tetapi, tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi cetak sawah baru seluas seribu hektare.

"Untuk itu, kita sudah menyiapkan SID (Survei, investigasi dan desai) nya, sehingga ke depan luas lahan baku persawahan Aceh Jaya bertambah menjadi 6.966 hektare," katanya.

Dalam kesempatan ini, Dailami juga menuturkan bahwa Aceh Jaya masih mengalami kendala dalam merubah pola pikir masyarakat ketika ada hal baru yang dikembangkan terkait penanaman, padahal semua ini bisa meningkatkan jumlah panen setiap tahunnya.

"Sebelumnya indeks penanaman hanya satu atau dua kali per tahun. Ke depan, kita harapkan bisa mencapai dua hingga tiga kali per tahun," demikian Dailami.

Baca: Ini alasan Pemerintah Aceh perlu bentuk BUMA di sektor pangan