Kemenkeu optimalkan penerimaan negara bukan pajak di Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh menyatakan terus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Aceh Paryan di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pendapatan negara dari PNPB di Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan positif. Sumber-sumber PNPB tersebut dari aset, pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara, dan lainnya.

"Hingga 30 April 2025, pendapatan negara dari PNPB di Aceh mencapai Rp436,46 miliar atau 58,6 persen dari target. Angka tersebut meningkat dibandingkan per 31 Maret 2025, yang mencapai Rp334,07 miliar atau 44,86 persen," katanya.

Baca juga: Pendapatan negara di Aceh Triwulan I capai Rp1,17 triliun

Pernyataan tersebut disampaikan Paryan usai rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh. Rapat ALCo tersebut merupakan kegiatan rutin bulan mendistribusikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh.

Paryan mengatakan secara keseluruhan pendapatan negara di Aceh per 30 April 2025 tercatat sebesar Rp1,6 triliun atau 22,97 persen. Pendapatan terbanyak dari pajak mencapai Rp973,28 miliar atau 16,48 persen.

"Berikut, PNPB sebesar Rp436,46 miliar atau 58,6 persen. Serta penerimaan bea dan cukai sebesar Rp183,54 persen atau 63,95 persen," kata Paryan yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh.

Sedangkan realisasi belanja negara dalam APBN Regional Aceh hingga 30 April 2025, Paryan menyebutkan mencapai Rp10,7 triliun atau 24,18 persen. Belanja tersebut terdiri belanja pemerintah pusat Rp3,67 triliun dan belanja transfer ke daerah Rp7,07 triliun.

Selain karena ada dinamika dalam efisiensi anggaran, penyelenggaraan pemilu pada tahun lalu juga menjadi alasan pembeda tingginya realisasi belanja pada 2024, kata Paryan menyebutkan.

"Dalam hal transfer daerah sejumlah dinamika juga terjadi, seperti perubahan syarat penyaluran mengakibatkan DAK Fisik dan dana otonomi khusus belum tersalurkan pada April 2025," kata Paryan.