Banyak warga kurang mampu, Abdya usulkan pendirian sekolah rakyat

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengajukan wilayahnya menjadi salah satu lokasi pembangunan sekolah rakyat kepada yakni program yang diusung Presiden Prabowo Subianto, ditujukan kepada Kementerian Sosial RI.

"Sudah kita ajukan sesuai arahan Pemerintah Pusat. Pengajuan ini untuk mendukung dan meningkatkan akses pendidikan masyarakat Abdya," kata Bupati Abdya, Safaruddin, di Abdya, Jumat.

Dirinya mengatakan, sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga miskin ekstrim.

Baca juga: Harga pinang di Abdya naik 85 persen, tertinggi dalam tiga tahun

Program ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Karena itu, pihaknya berharap sekolah rakyat itu bisa berdiri di Abdya.

"Dengan adanya sekolah ini pastinya kita berharap dapat mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Abdya," ujarnya.

Ia menuturkan, pengajuan sekolah rakyat juga menjadi langkah penting dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat untuk memajukan pendidikan di tanah air.

"Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui program ini, kami optimis dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing," kata Safaruddin.

Sementara itu, Plt Sekda Abdya, Rahwadi menjelaskan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada 2024, menunjukkan bahwa penduduk di kabupaten tersebut sebanyak 154.800 orang.

Kemudian, berdasarkan data BPS, penduduk miskin dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir.

"Di mana, pada 2021 jumlah penduduk miskin Abdya sebanyak 21,56 ribu jiwa, dan terus mengalami peningkatan hingga 2024 menjadi 24,44 ribu jiwa," katanya.

Lalu, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG, masyarakat Abdya yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 113.331 jiwa per tanggal 25 Februari 2025, penerima bantuan sosial PBI-JK sebanyak 85.991 jiwa, BPNT 18.288 Jiwa dan PKH 9.690 jiwa.

Berkaca dari data tersebut, kata Rahwadi, masyarakat penerima bantuan sosial di Abdya masih cukup banyak. Karena itu, program sekolah rakyat sangat membantu anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas.

"Pemerintah Abdya telah menunjuk lahan pembangunan sekolah rakyat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh. Dengan lahan seluas 1,5 hektare atau 15.830 meter persegi dengan jarak lokasi ke pusat pemerintahan sekitar lima kilometer," ujarnya.

Lahan tersebut merupakan aset pemerintah sesuai dengan sertifikat tanah nomor 10 Tanggal 15 November 2016. Pemerintah selanjutnya juga melakukan pembebasan lahan di sekitar rencana lokasi pembangunan, sehingga bisa menambah lahan untuk program pembangunan sekolah rakyat minimal lima hektare.

Terhadap program sekolah rakyat ini, Pemerintah Abdya juga mengusulkan untuk sekolah dasar (SD) dengan kapasitas enam ruangan mulai dari kelas satu sampai enam SD.

Kemudian, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan kapasitas masing-masing tiga ruangan, diperuntukkan untuk kelas satu hingga kelas tiga.

"Kami berharap kepada Pemerintah Pusat agar sekolah rakyat ini bisa dibangun di Abdya," demikian Rahwadi.

Seperti diketahui, program boarding school tersebut bakal memberikan pendidikan bagi anak kurang mampu mulai dari tingkat SD hingga SMA secara gratis, lengkap dengan asrama dan makanan, dikelola oleh Kementerian Sosial.

Pemerintah Pusat meminta setiap kabupaten yang ingin berpartisipasi dalam program ini harus menyediakan lahan minimal lima hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Baca juga: Petani Abdya garap 50 persen sawah untuk musim tanam gadu 2025