Wali Nanggroe Aceh bakal jemput kerja sama pendidikan ke Singapura

Banda Aceh (ANTARA) - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar bersama Dinas Pendidikan Aceh memastikan bakal terbang ke Singapura untuk menjemput atau mengimplementasikan
kerja sama pendidikan dengan Singapura.

"Beberapa hari terakhir Wali Nanggroe bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan. Salah satunya ke Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura di Medan," kata Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Aceh, Zulfikar Idris, di Aceh Besar, Minggu.

Pertemuan dengan Konjen Singapura di Medan, Edmund Chia tersebut diharapkan bisa membuka peluang untuk pertukaran pelajar, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan sektor ekonomi di Aceh.

"Wali Nanggroe menyampaikan terkait perkembangan pembangunan serta kendala yang dihadapi di Aceh, dan mendapat respon positif dari Edmund," ujarnya.

Baca juga: Wali Nanggroe minta Disdik Aceh tindak lanjuti kerjasama dengan Singapura

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud menegaskan, setelah Idul Fitri ini pihaknya bersama Dinas Pendidikan Aceh bakal berangkat ke Singapura untuk membicarakan terkait kerjasama yang diwacanakan, khususnya bidang pendidikan.

Kunjungan tersebut, diharapkan tidak hanya menjadi agenda bilateral di bidang pendidikan, tetapi juga sebagai langkah atau tahapan implementasi kerjasama untuk investasi dan inovasi lainnya.

"Saya berharap Aceh dan Singapura dapat saling bekerja sama. Kita akan menyiapkan anak muda yang mampu untuk menjadi duta Aceh di mata Internasional," kata Tgk Malik Mahmud.

Dalam kesempatan ini, Konjen Singapura di Medan, Edmund Chia menyatakan bahwa disana terdapat dua yang mungkin bersedia untuk menjalin kerjasama pendidikan, ada politeknik dan sekolah perfilman

“Mungkin nanti akan ada pertukaran pelajar. Beberapa diantaranya bisa kerjasama untuk motor listrik dan green energy. Kita juga akan ajak investor Singapura untuk berinvestasi ke Aceh," demikian Edmund.

Baca juga: Wali Nanggroe Aceh beri gelar kehormatan Meukuta Alam untuk pemerintah Rusia