Pemkab Aceh Timur putuskan kontrak kerja dua perusahaan perkebunan

Aceh Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur memutuskan kontrak pengelolaan perkebunan sawit milik pemerintah daerah dengan dua perusahaan karena tidak optimal menyetorkan pendapatan daerah.

Penjabat Bupati Aceh Timur Amrullah M Ridha di Aceh Timur, Senin, mengatakan alasan dua perusahaan pengelola perkebunan sawit milik pemerintah daerah tersebut tidak optimal menyetorkan pendapatan ke kas daerah karena terus merugi

"Kami memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan tersebut karena tidak optimal menyetorkan pendapatan ke kas daerah. Selanjutnya, kami bekerja sama dengan perusahaan lainnya guna mengelola perkebunan sawit milik pemerintah daerah," katanya.

Ia menyebutkan dua perusahaan tersebut yakni PT Wajar Corpora dan PT Beurata Maju. Sedangkan perusahaan baru yang bekerja sama mengelola perkebunan tersebut memenuhi kualifikasi dan memiliki rencana bisnis serta memiliki manajemen yang bagus.

"Ini upaya kami mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perkebunan seperti hak guna usaha dikelola badan usaha milik daerah. Apalagi selama ini PAD dari sektor perkebunan belum optimal," katanya.

Baca: Pemkab Aceh Timur gelar pelatihan NDPE

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki perkebunan sawit seluas 1.610 hektare di Kecamatan Simpang Jernih. Sebelumnya, perkebunan tersebut dikelola PT Wajar Corpora.

Kemudian, perkebunan di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dengan 1.224 hektare. Di lahan tersebut terdapat tanaman kelapa sawit seluas 800 hektare, dengan HGU berakhir HGU pada 2030.

Selanjutnya, perkebunan di Kecamatan Indra Makmu dan Kecamatan Julok, dengan total luas lahan mencapai 496 hektare. Serta di Kecamatan Pantee Bidari dengan luas mencapai 1.345 hektare. Sebelumnya, perkebunan tersebut dikelola PT Beurata Maju.

Ia mengatakan kedua perusahaan tersebut mengelola perkebunan sawit tersebut sejak 1990 hingga 2023. Selama pengelolaan, kedua perusahaan tersebut tidak pernah menyetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami berharap dengan adanya kerja sama dengan perusahaan baru ini dalam pengelolaan perkebunan sawit pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah," kata Amrullah M Ridha.

Baca: Masyarakat Tenggulun duduki kebun sawit di lahan eks TNGL di Aceh Tamiang