YGHL pertanyakan hasil perdagangan karbon Aceh Selatan

Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Yayasan Gunung Hutan Lestari (YGHL) mempertanyakan kompensasi yang diberikan negara-negara industri di Uni Eropa ke Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan dari hasil perdagangan karbon, karena sudah beberapa tahun berjalan masyarakat belum menikmatinya.

Direktur YGHL Aceh Selatan, Sarbunis di Tapaktuan, Rabu menyatakan, dari keseluruhan luas wilayah ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sekitar 2/3-nya berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan dimana pemerintah daerahnya bersama masyarakat telah menjaga kelestarian ekosistem tersebut.

"Negara-negara industri di Uni Eropa dan belahan dunia lainnya menyalurkan corporate social responsibility (CSR) ke Pemerintah Aceh dan khususnya Aceh Selatan sejak beberapa tahun terakhir, namun yang anehnya CSR tersebut tidak pernah diterima dan dinikmati oleh masyarakat Aceh Selatan, kemana dibawa anggaran tersebut," katanya.

Menurut informasi yang diterima pihaknya, kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri terhadap Pemerintah Aceh mencapai 30 dolar Amerika Serikat per 1 meter per segi lahan gambut. Bahkan terhadap lahan gambut yang tingkat kesuburan dan kedalamannya lebih bagus perhitungannya bisa melebihi dari angka yang disebutkan itu.

"Jika saja kompensasi perdagangan karbon ini benar-benar disalurkan secara tepat sasaran, maka rakyat Aceh Selatan tidak perlu lagi mencari mata pencaharian yang lain tapi cukup dengan menjaga kelestarian gambut di kawasan ekosistem Leuser, sudah mampu menyejahterakan masyarakat setempat," tegasnya.

Sebagai bukti bahwa kompensasi dari perdagangan karbon tersebut benar-benar ada disalurkan oleh negara-negara industri di Uni Eropa, kata Sarbunis, beberapa tahun lalu Pemkab Aceh Selatan pernah mengutus putra-putri terbaiknya untuk disekolahkan ke Bogor, Jawa Barat.

Sekolah tersebut, kata Sarbunis, khusus mengajarkan teknik perhitungan kandungan karbon yang ada di wilayah lahan gambut dalam Kabupaten Aceh Selatan yang termasuk ke dalam wilayah ekosistem Leuser.

"Dalam kesempatan ini, kami mempertanyakan sejauh mana peran putra-putri terbaik Aceh Selatan yang telah disekolahkan oleh pemerintah dalam hal perhitungan karbon di Aceh Selatan. Jika perhitungan itu sudah dilakukan, kemana peruntukan kompensasi dari perdagangan karbon yang diberikan oleh negara-negara industri Uni Eropa," tanya Sarbunis.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Aceh Selatan dan pihak-pihak terkait lainnya agar berperan pro-aktif menjemput dana tersebut ke Pemerintah Aceh atau Pemerintah Pusat sehingga kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri yang berkepentingan dengan kelestarian kawasan ekosistem Leuser dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh Selatan.

"Untuk memperjelas persoalan ini, butuh peran Pemkab Aceh Selatan dan dukungan pihak terkait lainnya, minimal Pemerintah daerah berinisiatif mempertanyakan persoalan tersebut ke Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat," pintanya.