Skema sekolah darurat diaktifkan untuk daerah bencana Sumatera

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengaktifkan skema sekolah darurat untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa di daerah bencana hidrometerologi Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto di Jakarta, Rabu, mengatakan kerusakan ribuan fasilitas pendidikan akibat bencana hidrometerologi Sumatera, tidak boleh membuat anak-anak kehilangan akses belajar terlalu lama.

"Pemerintah juga berupaya keras agar anak-anak tidak kehilangan hak belajar dalam waktu yang lama," katanya.

Baca juga: RSUD Aceh Tamiang sudah bisa layani pasien rawat jalan pascabencana

Data sementara ada 2.798 sekolah yang rusak akibat bencana. Karena itu, pemerintah bergerak cepat melalui program Emergency School Support untuk menjamin kegiatan belajar tetap berlangsung.

“Prinsipnya sederhana, meskipun sekolah rusak, semangat belajar tidak boleh ikut runtuh,” ujar Nico.

Upaya darurat mulai dilakukan dengan mendistribusikan ruang kelas darurat, tenda sekolah, dan berbagai perlengkapan belajar ke wilayah-wilayah yang mengalami dampak bencana paling berat.

Sebagai penguatan, kata Nico, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan 126 tenda ruang kelas darurat serta 10.200 paket perlengkapan sekolah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tidak hanya penanganan jangka pendek, menurut dia, pemerintah juga telah memasukkan wilayah terdampak bencana dalam prioritas revitalisasi sekolah tahun 2026.

Pemerintah memprioritaskan keberlanjutan pembelajaran dengan tenda kelas, penjadwalan fleksibel, serta ujian akhir sekolah (UAS) yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Kemendikdasmen melakukan kaji cepat untuk memetakan kerusakan dan kebutuhan pendidikan. Tercatat, 208 ribu siswa dan 19 ribu guru terdampak.

Bantuan tanggap darurat senilai Rp21,1 miliar telah disalurkan, termasuk bantuan daerah senilai Rp5,7 miliar untuk Sumbar, Rp560 juta untuk Aceh, dan Rp220 juta untuk Sumut.