Pemkab Badung utamakan pembangunan infrastruktur jalan

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat daya dukung pariwisata dan mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah itu.

“Salah satu proyek strategis yang terus kami dorong adalah Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas di wilayah Badung Selatan sebagai pusat pertumbuhan pariwisata,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kamis.

Ia menjelaskan tingginya kunjungan wisatawan di Badung Selatan menuntut jalur alternatif yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan utama.

Menurut dia, pembangunan JLS diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang, tidak hanya untuk memperlancar arus kendaraan, tetapi juga meningkatkan konektivitas antar-wilayah, mempercepat mobilitas wisatawan dan masyarakat, serta memperlancar distribusi logistik.

“Keberadaan JLS juga diyakini mampu mendorong investasi, membuka akses desa wisata baru, serta menggerakkan potensi ekonomi dan seni budaya lokal,” kata dia.

Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, pihaknya optimistis pembangunan fisik JLS dapat terwujud pada 2026–2027.

Apabila pengadaan lahan pada trase ketiga yang sempat tertunda juga dapat diselesaikan, maka pengadaan tanah segmen empat JLS akan mencapai 100 persen.

Trase final tersebut akan menghubungkan Pecatu hingga Jimbaran, dengan total panjang sekitar 12 kilometer, dari kawasan Pecatu Suluban hingga Jalan Raya Karang Mas Sejahtera.

Dinas PUPR Badung juga telah melaksanakan sosialisasi lanjutan pengadaan lahan untuk tiga fase akhir JLS, yakni ruas Pedati–Pantai Balangan–Jimbaran. Penyelesaian tahap ini diharapkan menjadi pintu masuk dimulai pembangunan fisik JLS pada 2026–2027.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Badung I Putu Teddy Widnyana Putra mengungkapkan sosialisasi tersebut dilakukan kepada pemilik lahan di tiga trase itu.

Pada 2025, proses pengadaan sempat tertunda karena sebagian pemilik lahan belum teridentifikasi sehingga diperlukan penyesuaian trase sesuai penetapan lokasi.

“Pada 2026 ini kami kembali mengundang seluruh pemilik lahan, baik yang sudah maupun belum terukur. Secara umum mereka menyatakan setuju, dan telah menandatangani surat pernyataan persetujuan rencana pembangunan tiga trase Jalan Lingkar Selatan,” ujar dia.

Pada tahap selanjutnya, Dinas PUPR Badung akan melakukan setting out ulang lahan mulai minggu depan, diawali dari Pedati, Pantai Balangan, hingga Jimbaran. Proses ini akan dilanjutkan dengan pengukuran oleh BPN, penilaian aset oleh appraisal, serta musyawarah ganti untung lahan.

“Sesuai arahan pimpinan pada 19 Januari, pembayaran kepada masyarakat ditargetkan tuntas pada April, sehingga pembangunan fisik tidak terhambat,” demikian Teddy.