Kodam Udayana dorong percepatan KMP untuk kesejahteraan rakyat

Denpasar (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana menggelar Komunikasi Sosial (Komsos) Kreatif Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Supardi Makodam IX/Udayana, Denpasar, pada Kamis diikuti sekitar 200 peserta secara luring maupun daring.

Kegiatan yang dipimpin langsung Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, mengusung tema “Peran Komunikasi Sosial Kreatif yang Inovatif dalam Memperkuat Kemandirian dan Karakter Bangsa Guna Mendukung Program Pemerintah RI di Daerah.”

Pangdam IX/Udayana menegaskan Komsos Kreatif ini merupakan ruang sinergi yang penting antara TNI, Pemerintah Daerah, dan komponen masyarakat guna memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Fokus utama kita adalah memberikan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional, yaitu pembentukan KDKMP. Program ini merupakan wujud nyata dari Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,” kata Mayjen TNI Piek Budyakto.

Pangdam menjelaskan, KDKMP dirancang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kredit usaha, tabungan, serta pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, peternakan, dan industri kecil.

Pangdam berharap forum ini menghasilkan solusi konkret, khususnya terkait pemanfaatan lahan.

“Keberhasilan KDKMP akan menjadi indikator keberhasilan pembinaan teritorial kita di daerah,” ujarnya.

Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Yudi Rianto Ratu dalam kegiatan itu memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP di wilayah Kodam IX/Udayana yang mencakup Bali, NTB, dan NTT.

Target total pembentukan KDKMP mencapai 4.314 koperasi, dengan rincian NTT (Korem 161/WS) sebanyak 2.696 koperasi, NTB (Korem 162/WB) sebanyak 902 koperasi dan Bali (Korem 163/WSA) sebanyak 716 koperasi.

Di tengah progres yang berjalan, Aster Kasdam juga menyoroti sejumlah tantangan, di antaranya perbedaan pemahaman regulasi antar para pemangku kepentingan, capaian yang masih jauh dari target, serta data lahan yang belum diperbaharui sehingga membutuhkan percepatan sinkronisasi agar KDKMP sebagai Program Strategis Nasional dapat terimplementasi optimal.