Calang (ANTARA) - Ratusan nelayan di Lhok Kuala Daya, Lamno, Kabupaten Aceh Jaya tidak dapat melaut akibat dangkalnya kuala atau muara. Kondisi ini membuat aktivitas melaut terhenti, sehingga berdampak langsung terhadap ekonomi keluarga nelayan.
Ketua KNTI Aceh, Azwar Anas menyampaikan kalau kondisi ini sudah sangat memprihatinkan apalagi salah satu punca ekonomi masyarakat setempat adalah melaut.
"Laporan panglima laot lhok kuala daya jumlah dari nelayan di wilayah kecamatan tersebut ratusan, sehingga dengan tidak bisa melaut otomatis ekonomi masyarakat juga menurun, " Kata Ketua KNTI Aceh, Azwar Anas, Rabu.
Baca juga: Pemkab Aceh Barat butuh dukungan atasi pendangkalan sungai
Ia menyampaikan kalau para nelayan sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah untuk membangun tanggul pemecah ombak dan melakukan pengerukan kuala agar akses menuju laut kembali lancar.
"Persoalan dangkalnya kuala ini bukan hal baru setiap tahun selalu terjadi, namun hingga kini pemerintah terkesan menutup mata," kanya.
Azwar menyampaikan, dengan besarnya anggaran otonomi khusus (Otsus) yang dimiliki Aceh, seharusnya pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib nelayan kecil yang selama ini menjadi pahlawan pangan bagi masyarakat.
"Kami berharap Gubernur Aceh, Mualem, dapat menunjukkan kepedulian nyata terhadap nelayan kecil atau nelayan tradisional yang kini sedang kesulitan," jelasnya
Azwar juga menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, sudah banyak nelayan yang mengalami musibah akibat dangkalnya kuala.
"Kami juga mengharapkan para wakil rakyat di parlemen Aceh untuk memperjuangkan agar anggaran APBA maupun dana Otsus dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat nelayan, termasuk bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut, " Tutupnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Aceh Jaya, Ridwan membenarkan salah satu mata pencaharian masyarakat di wilayah Lhok Kuala Daya, Lamno dari sektor perikanan.
"Kita dari Pemerintah Aceh Jaya tahun 2025 ini sudah menyiapkan DED (Detail Engineering Design) untuk pembangunan PPI lhok kuala daya, salah satu poin masuk adalah pembangunan breakwater," katanya.
Ia menyampaikan, sebelumnya di sana memang sudah memiliki breakwater, tetapi lebih pendek, sehingga cepat kedangkalan kuala terjadi begitu cepat.
"Kita berharap nantinya cepat teratasi pembangunan breakwater tersebut, sehingga aktivitas nelayan bisa kembali berjalan dengan lancar," demikian Ridwan.
Baca juga: Pemkab Aceh Barat atasi pendangkalan sungai pakai APBK dan CSR
Pewarta: Arif HidayatEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025