Bendahara BPKD Aceh Barat divonis dua tahun penjara terkait korupsi pajak daerah

Banda Aceh (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis terdakwa Cut Nurmaliah dalam perkara tindak pidana korupsi pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan hukuman dua tahun penjara.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai M Jamil dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Jumat.

Terdakwa Cut Nurmaliah selaku bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Terdakwa hadir ke persidangan tanpa didampingi penasihat hukum.

Baca juga: JPU tuntut terdakwa korupsi pajak Aceh Barat tiga tahun penjara

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp100 juta dengan subsidair atau hukuman pengganti jika tidak membayar enam bulan kurungan.

Majelis hakim juga memvonis terdakwa dengan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara Rp465,6 juta. Jika terdakwa tidak membayar, maka dipidana satu tahun enam bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, dan d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa selaku bendahara menerima setor pajak daerah secara tunai pada 2022 hingga 2023. Pajak tersebut dari setoran pemerintahan desa, pajak restoran, dan lainnya.

"Terdakwa tidak menyetorkan uang pajak yang disetor tersebut ke kas daerah. Uang pajak tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi," kata majelis hakim.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntut jaksa penuntut umum. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Andriansyah dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat menuntut terdakwa Cut Nurmaliah dengan hukuman tiga tahun penjara.

Terdakwa Cut Nurmaliah menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut. Sementara, JPU menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberikan waktu pikir-pikir kepada JPU selama tujuh hari.

Baca juga: Jaksa susun tuntutan perkara korupsi penerimaan pajak daerah mantan bendahara BPKD Aceh Barat