Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Teuku Umar (UTU) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pelayanan dan pembinaan hukum.
Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Aula Bangsal Garuda Kemenkum Aceh di Banda Aceh, Kamis.
Penandatanganan dilakukan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman dan Rektor Universitas Teuku Umar Ishak.
MoU memuat sejumlah poin penting, termasuk peningkatan pelayanan hukum, pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, hingga implementasi tridharma perguruan tinggi.
Baca: Kemenkum Aceh dorong pembentukan posbankum di seluruh gampong
Dalam sambutannya, Meurah Budiman menyebut kerja sama ini jadi langkah konkret memperluas jangkauan layanan hukum Kemenkum sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia akademik.
"Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya di wilayah barat selatan Aceh, mendapatkan akses terhadap layanan dan informasi hukum yang akurat dan berkualitas," ujarnya.
Meurah Budiman juga menegaskan perguruan tinggi memiliki peran vital dalam pembinaan hukum daerah.
"Lewat kolaborasi ini, Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas hukum di daerah-daerah yang masih minim sumber daya," katanya.
Sementara itu, Rektor UTU Ishak menyambut baik kerja sama ini dan berharap kemitraan dengan Kemenkum Aceh bisa memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.
"Ini momentum yang tepat untuk melibatkan kampus dalam pembangunan hukum yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik," kata Ishak.
Baca: Kemenkum Aceh dorong daerah percepat pemenuhan data indeks reformasi hukum
Dia menambahkan melalui kerja sama ini UTU akan aktif berkontribusi dalam riset dan pendampingan hukum, serta menjadi mitra dalam penyusunan naskah akademik dan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi singkat seputar peran perguruan tinggi dalam reformasi hukum dan pentingnya edukasi hukum di lingkungan kampus dan masyarakat.
Kegiatan ini menandai komitmen bersama antara Kemenkum Aceh dan UTU untuk memperkuat pembangunan hukum yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif di Aceh, terutama dalam menghadapi dinamika hukum dan sosial yang semakin kompleks.
Baca: Kemenkum Aceh perkuat kontribusi dukung program prioritas nasional
Pewarta: RedaksiEditor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2025
