Prof Mukhlis Yunus: Aceh harus mandiri setelah 20 tahun perdamaian

Banda Aceh (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Mukhlis Yunus mengingatkan Aceh harus lebih mandiri secara ekonomi setelah perjalanan 20 tahun perdamaian, dan tidak lagi bergantung dari dana otonomi khusus (otsus).

"Aceh harus mengurangi ketergantungan pada dana otsus yang bakal berakhir pada 2027, dan harus mulai mengembangkan ekonomi yang mandiri," kata Prof Mukhlis Yunus di Banda Aceh, Selasa.

Tepat 15 Agustus 2025, Aceh telah mencapai 20 tahun perdamaian setelah konflik berkepanjangan. Perdamaian ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Pasca damai, Aceh mendapatkan dana otsus sejak 2008 hingga 2027 nanti, besaran awal (2008-2022) sebanyak dua persen dari DAU nasional, dan kini (2023-2027) tinggal satu persen dari DAU nasional. Sejauh ini, Aceh sudah menerima sekitar Rp116,6 triliun.

Baca: Rektor: Demokrasi berjalan damai aset bagi Aceh

Menurut Prof Mukhlis, dalam rangka peningkatan ekonomi setelah 20 tahun damai agar tidak lagi bergantung pada otsus, maka dalam hal ini Pemerintah Aceh harus melakukan beberapa langkah penting.

Pertama, meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.

"Fokus pada pengembangan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan industri dan masyarakat," ujarnya.

Kemudian, lanjut Prof Mukhlis, pemberdayaan ekonomi lokal. Di mana, perlu mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat, seperti industri kreatif, pertanian, dan pariwisata, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Baca: Komisi XIII: MoU Helsinki bisa diterapkan untuk perdamaian Papua