DJCB Aceh: Data ekspor cermin akurasi data perekonomian daerah

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyatakan data ekspor yang disampaikan merupakan cerminan akurasi perekonomian suatu daerah.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh Asral Efendi di Banda Aceh, Kamis, menekankan pentingnya pengisian data daerah asal barang pemberitahuan ekspor harus dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab.

"Kesalahan dalam memilih daerah asal barang dapat menimbulkan distorsi data perekonomian daerah. Karena itu, data ekspor yang disampaikan merupakan cerminan akurasi perekonomian daerah," katanya.

Baca juga: Ekspor minyak sawit tetap meningkat meski diskriminasi UE

Pernyataan tersebut disampaikan Asral Efendi pada sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Single Submission (SSm) ekspor. Kegiatan tersebut tindak lanjut petunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait penguatan program National Logistics Ecosystem (NLE).

Sosialisasi ikuti instansi teknis dan pelaku usaha seperti Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh, pengelola Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, serta kalangan eksportir.

Menurut Asral Efendi, dampak data ekspor tersebut tidak hanya pada hanya pada statistik, tetapi juga pada perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB).

PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur nilai total produksi barang dan jasa di suatu daerah dalam periode tertentu. Nilai ekspor merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan PDRB.

Asral menjelaskan jika ekspor komoditas unggulan seperti kopi, minyak sawit mentah atau CPO tidak tercatat sebagai ekspor dari Aceh, maka kontribusi ekspor daerah akan tampak lebih rendah dari kondisi sebenarnya.

Hal ini tidak hanya mencerminkan kinerja ekonomi daerah secara tidak akurat, tetapi juga berisiko membuat Aceh kehilangan hak atas dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), dan dana alokasi khusus (DAK).

"Oleh karena itu, kami mengajak untuk menjaga identitas daerah dengan data yang akurat. Data ekspor akurat, potensi daerah juga ikut terangkat," kata Asral Efendi.

Baca juga: KPK minta data ekspor nikel dari Dirjen Bea Cukai