Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyatakan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, kementerian dan pemerintahan secara berjenjang untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah itu.
"Alhamdulillah lewat koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak angka kemiskinan ekstrem di Aceh Besar menjadi 0,82 persen," kata Staf Ahli Bupati Aceh Besar, Sulaimi di Jantho, Rabu.
Di sela-sela membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten Aceh Besar, ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dan SKPD untuk pelaksanaan program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Ia mengatakan komitmen pengentasan kemiskinan ekstrem juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca: Dinsos Aceh maksimalkan sinergi tekan kemiskinan ekstrem
Di mana Inpres tersebut menegaskan pentingnya optimalisasi program melalui keterpaduan dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia merincikan Inpres 8 Tahun 2025 juga menggarisbawahi strategi kebijakan yang mencakup Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan.
Ia menambahkan penurunan tersebut juga dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
"Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan terus memperkuat koordinasi dengan melibatkan seluruh SKPD, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam menekan kemiskinan ekstrem," katanya.
Baca: Penduduk miskin di Aceh berkurang 85.570 orang dalam enam bulan terakhir
Pewarta: M IfdhalEditor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2025
