Pemerintah Banda Aceh bayarkan Rp67,3 miliar utang, prioritas dalam 100 hari kerja

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Banda Aceh telah membayarkan sekitar Rp67,3 miliar dari Rp89 miliar utang pemerintah kepada pihak ketiga dalam program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal - Afdhal Khalilullah.

"Hari ini Banda Aceh bangkit dari tekanan fiskal menjadi kota dengan keuangan yang lebih sehat," kata Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, di Banda Aceh, Kamis malam.

Pernyataan itu disampaikan Illiza Sa'aduddin Djamal dalam konferensi pers program 100 hari kerja Wali Kota Banda Aceh dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2025-2030 (Illiza - Afdhal), di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh.

Dirinya menyampaikan, adapun penyelesaian pembayaran Rp67,3 miliar dalam program 100 hari kerja tersebut yakni dari Rp39 miliar utang di kesekretariatan, telah dibayarkan sekitar Rp28,6 miliar atau 73,16 persen.

Baca juga: Wali Kota komit selesaikan utang Pemko Banda Aceh

Kemudian, utang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa sebesar Rp48,7 miliar, dan sejauh ini realisasi pembayarannya sudah Rp38,2 miliar atau 78 persen, atau tersisa Rp10,5 miliar.

Selanjutnya, juga ada utang di Pasar Aceh sebesar Rp1,34 miliar, dan sudah terbayarkan Rp527 juta, artinya sudah 39,10 persen.

Illiza menegaskan, pihaknya bakal bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan utang yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir itu, dan optimis bisa diselesaikan dalam bulan ini.

"Komitmennya kami, pada bulan Mei 2025 ini semua utang sudah lunas," ujar mantan anggota DPR RI itu.

Dirinya menyatakan, Pemerintah Banda Aceh di bawah kepemimpinannya akan terus berkomitmen menjaga likuiditas, sehingga anggaran di ibu kota provinsi Aceh itu kembali sehat.

Ia menambahkan, reformasi keuangan daerah bukan sekedar persoalan angka, melainkan tentang kepercayaan, keberlanjutan, dan masa depan Kota Banda Aceh.

Karena, ketika keuangan tidak sehat, pastinya pelayanan publik akan terganggu, pembangunan terhambat, dan masyarakat yang bakal menanggung risikonya.

Maka dari itu, reformasi yang pemerintah lakukan hari ini bukan hanya untuk memperbaiki kondisi keuangan kota, tetapi memastikan setiap rupiah bekerja untuk masyarakat.

"Hari ini, Banda Aceh bangkit dari tekanan fiskal menjadi kota dengan keuangan yang lebih sehat dan berdaya saing. Ini lah pondasi untuk pembangunan yang maju, inklusif dan berkelanjutan," demikian Illiza Sa'aduddin Djamal.