Pemerintah Aceh komit permudah administrasi perizinan dan investasi

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mempermudah proses administrasi perizinan serta investasi di Aceh, tetapi tetap harus berjalan sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku.

"Kita berkomitmen untuk mempermudah administrasi perizinan dan investasi di Aceh sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Fadhlullah usai melakukan pertemuan dengan petinggi BUMD dan BUMN di Aceh, serta berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membahas penguatan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah untuk mengembangkan berbagai sektor utama di Aceh.

Pertemuan yang berlangsung di Anjong Mon Mata Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh itu membahas beberapa hal penting mencakup bidang energi, pertambangan, perdagangan, hingga perhubungan.

Sebagai komitmen Pemerintah Aceh mempermudah administrasi perizinan dan investasi, dirinya meminta para pelaku usaha segera melaporkan jika mendapatkan kendala birokrasi yang menghambat kegiatannya.

“Jika ada kendala apapun di lapangan, laporkan kepada kami. Jika ada yang mempersulit administrasi, laporkan kepada kami,” ujarnya.

Semua ini, lanjut dia, juga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Aceh agar mempermudah proses administrasi bisnis sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk Aceh.

Baca: Konsorsium Arab minati investasi pabrik CPO dan pembangkit listrik di Aceh

Selain itu, Dek Fadh juga mengimbau seluruh perusahaan yang berinvestasi di Aceh dapat membuka kantor cabang di provinsi ini. Serta dapat memperkuat perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.

“Aceh memiliki sumber daya yang cukup besar, namun mengapa kita masih berada di posisi provinsi termiskin pertama di Sumatera. Ini menunjukkan adanya masalah yang harus kita benahi bersama,” katanya.

Dirinya menambahkan, dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi Aceh, maka Aceh membutuhkan pembangunan infrastruktur vital, terutama di sektor logistik.

Salah satu contohnya, terkait transportasi minyak sawit mentah (CPO), sejauh ini masih diangkut menggunakan jalur darat. Sehingga, menyebabkan kemacetan, menghambat mobilitas masyarakat dan pelaku usaha lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Aceh membutuhkan tambahan dua pelabuhan angkutan barang, masing-masing di wilayah barat selatan dan timur Aceh.

Usulan ini, lanjut Dek Fadh, telah disampaikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan rencana tersebut mendapatkan sambutan yang cukup baik, serta berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh.

"Maka dari itu, kita mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh. Mari kita berjalan seiring langkah, saling bersinergi dalam membangun daerah ini,” demikian Dek Fadh.

Baca: BPMA temui PGN untuk mendukung upaya Mualem jajaki investasi migas ke Aceh