DPRK: Illiza-Afdhal harus serius tangani kasus HIV/AIDS di Banda Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta pemerintah baru di bawah kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal - Afdhal Khalilullah serius menangani permasalahan HIV/AIDS di ibu kota provinsi Aceh yang semakin meningkat.

"Meningkatnya kasus HIV/AIDS yang sudah tembus 500 kasus lebih harus mendapatkan perhatian khusus dan serius," kata Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, di Banda Aceh, Jumat.

Seperti diketahui, IIliza Sa'aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah telah resmi dilantik sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2025-2030 oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Rabu (12/2).

Farid mengatakan, dengan meningkatnya kasus HIV/AIDS hingga menembus angka 522 kasus, maka perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan lintas instansi, meski leading sektornya ada pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Dirinya meyakini, IIliza mampu menangani permasalahan kesehatan tersebut, apalagi pernah dilakukannya saat menjabat Wali Kota Banda Aceh pada 2016 lalu.

"Dulu saat merebaknya kasus LGBT pada 2016, Bunda Illiza sebagai Wali Kota berhasil menekan peningkatan kasus setelah membentuk tim terpadu penanggulangan LGBT," ujarnya.

Selain masalah HIV/AIDS, Farid juga meminta Pemerintah Banda Aceh kembali meningkatkan penerapan syariat Islam, karena ini merupakan titipan dan harapan besar masyarakat kepada Illiza-Afdhal.

Baca: Dinkes: Penderita HIV di Aceh Timur capai 14 kasus

Terutama, komitmen tinggi dalam mengoptimalkan penegakan Syariat Islam yang terintegrasi dan komprehensif, dengan melibatkan Forkopimda dan seluruh stakeholder kota secara terpadu.

"Kita harapkan Wali Kota Banda Aceh yang baru dapat memimpin langsung pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Illiza," katanya.

Selain itu, tambah dia, Illiza juga masih memiliki beban besar dalam memimpin Banda Aceh, yakni terkait penataan kota, pembenahan infrastruktur, perbaikan pelayanan publik.

Kemudian, perparkiran juga masih semrawut, pelayanan persampahan dan penataan pemukiman, serta belum lancarnya pendistribusian air bersih dan persoalan sosial lainnya di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, Illiza juga dihadapi masalah pengelolaan keuangan daerah. Di mana, keuangan Pemko sedang tidak baik-baik saja karena masih memiliki utang 2024 ke pihak ketiga sebesar Rp39,8 miliar, dan proyeksi utang 2025 sebesar Rp86 miliar (untuk bayar gaji dan tunjangan ASN serta PPPK).

"Tapi kami yakin bahwa Illiza-Afdhal bisa mengambil langkah dan strategi yang tepat disertai adanya roadmap jelas agar keuangan Pemko bisa kembali menjadi sehat dan mandiri. Karena kita sudah punya success story menuntaskan utang Pemko Banda Aceh pada 2023," ujarnya.

Farid menambahkan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, maka Illiza-Afdhal harus didukung oleh aparatur pemerintah yang tepat dan profesional. Perlu penataan birokrasi agar terbentuk team work yang siap melahirkan berbagai inovasi dan terobosan serta bekerja totalitas untuk mewujudkan visi-misi nya.

"Saya yakin dengan pengalaman serta jaringan dan koneksi luas dari Illiza dan tim kerja yang kuat maka berbagai persoalan bisa diselesaikan secara bertahap. Serta, kita di DPRK siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh," demikian Farid Nyak Umar.

Baca: DPRK desak Pemko serius tangani kasus HIV/AIDS di Banda Aceh