"Beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh bahkan di Indonesia pihak dewan telah mengambil keputusan mengembalikan kendaraan dinas kepada bupati. Kenapa Aceh Selatan belum melaksanakan keputusan tersebut," kata Ketua LSM Formak, Ali Zamzami kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat.
Menurut dia, dengan telah diberlakukannya aturan baru tersebut, maka secara otomatis pimpinan dan anggota dewan akan menerima tunjangan transportasi dari pemerintah sebagai kompensasi pemberian kendaraan dinas.
"Tapi kenapa di Aceh Selatan belum dijalankan aturan tersebut, apa karena Pemkab belum merampungkan turunan regulasinya?," tanya Ali Zamzami.
Jika regulasi tersebut belum dituntaskan, pihaknya mendesak Pemkab setempat segera merampungkannya. Sebab aturan tersebut telah mulai diberlakukan secara nasional.
"Melalui momentum ini, Pemkab Aceh Selatan juga harus melakukan proses pendataan seluruh aset khususnya aset kendaraan dinas sehingga keberadaan aset kekayaan daerah tersebut lebih tertib dan terarah," pintanya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Aceh Selatan, Halimuddin SH saat dimintai tanggapannya terkait persoalan ini menyatakan pihaknya berjanji segera akan memproses penarikan kendaraan dinas pimpinan dan anggota dewan tersebut dalam waktu dekat.
"Insyaallah pada Senin (30/10) sudah mulai diproses pengembalian kendaraan dinas tersebut," kata Sekwan.
Namun saat ditanya berapa besaran kenaikan gaji dan insentif pimpinan dan anggota dewan Aceh Selatan menyusul telah diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2017, Halimuddin mengaku pihaknya belum mengetahui secara persis berapa angkanya.
"Secara rinci belum saya lihat, nantilah pada hari Senin akan kita lihat sama-sama," katanya
***2***
Pewarta: Hendrik
COPYRIGHT © ANTARA 2025
