"Paling tidak ada tiga atau lima, bahkan lebih dari pada itu ada venue yang dibangun baru menggunakan uang total dari APBN, karena APBA tidak ada uang," kata Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani, di Banda Aceh, Kamis.
Falevi menuturkan, DPRA hingga saat ini masih berkomitmen untuk menolak Aceh menjadi tuan rumah PON XXI jika nantinya venue tidak dibangun baru oleh pemerintah, atau hanya berstatus rehab saja.
"Kita komit bahwa kalau venue hanya direhab, tidak usah saja ada PON di Aceh," ujarnya.
Baca juga: Penjabat Gubernur Aceh bertemu Menpora bahas PON
Menurutnya, event sekelas PON yang menjadi hajatan perhelatan olahraga tingkat nasional sudah seharusnya meninggalkan legacy untuk Aceh, serupa dengan provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON.
Latar belakang ini lah kemudian yang dinilai DPRA patut diperjuangkan agar tidak ada anak tiri dan kandung bagi Aceh ketika menjadi tuan rumah PON XXI.
"Saat provinsi lain menjadi tuan rumah PON semua dibangun venue yang baru, kenapa untuk Aceh tidak. Maka ini harus direalisasikan," ujarnya.
Pewarta: Rahmat FajriEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025
