Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Wakil Ketua Komisi V DPR Aceh Adam Mukhlis Arifin menyatakan perlu proaktif semua pihak di Aceh dalam melahirkan produk hukum yang akan di laksanakan di daerah tersebut.
"Pemerintah Pusat harus melibatkan semua komponen di Aceh dalam melahirkan produk hukum dan pihak eksekutif dan legislatif juga harus proaktif," katanya di DPR Aceh, Banda Aceh, Senin.
Ia mengatakan pelibatan oleh Pemerintah Pusat dan juga proaktif dari Pemerintah Aceh juga bertujuan untuk menghindari adanya ketidak sesuaian dari produk hukum yang diterbitkan nantinya.
"Artinya, keterlibatan dan proaktif ini akan membuat produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang Undang yang berlaku terhadap kekhususan Aceh," katanya.
Menurut dia, jika tidak adanya pelibatan dan eksekutif juga tidak proaktif maka akan menjadi persoalan terhadap hasil yang diterbitkan.
"Kita akan kehilangan banyak waktu membahas produk hukum yang tidak sesuai jika semua kita tidak proaktif," kata Politisi dari Partai Aceh itu.
Pihaknya berharap semua pihak di Aceh dapat mengawal dengan ketat setiap produk hukum yang diberikan secara khusus kepada provinsi ujung paling barat Indonersia itu.
Ia juga berharap agar DPR RI juga ikut melibatkan anggota DPR Aceh terkait melahirkan produk hukum yang bersentuhan langsung dengan kekhususan di provinsi berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa itu.
"Pemerintah Pusat harus melibatkan semua komponen di Aceh dalam melahirkan produk hukum dan pihak eksekutif dan legislatif juga harus proaktif," katanya di DPR Aceh, Banda Aceh, Senin.
Ia mengatakan pelibatan oleh Pemerintah Pusat dan juga proaktif dari Pemerintah Aceh juga bertujuan untuk menghindari adanya ketidak sesuaian dari produk hukum yang diterbitkan nantinya.
"Artinya, keterlibatan dan proaktif ini akan membuat produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang Undang yang berlaku terhadap kekhususan Aceh," katanya.
Menurut dia, jika tidak adanya pelibatan dan eksekutif juga tidak proaktif maka akan menjadi persoalan terhadap hasil yang diterbitkan.
"Kita akan kehilangan banyak waktu membahas produk hukum yang tidak sesuai jika semua kita tidak proaktif," kata Politisi dari Partai Aceh itu.
Pihaknya berharap semua pihak di Aceh dapat mengawal dengan ketat setiap produk hukum yang diberikan secara khusus kepada provinsi ujung paling barat Indonersia itu.
Ia juga berharap agar DPR RI juga ikut melibatkan anggota DPR Aceh terkait melahirkan produk hukum yang bersentuhan langsung dengan kekhususan di provinsi berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa itu.
Pewarta: Pewarta : Muhammad IfdhalUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
