Wagub Aceh: Terima kasih Presiden Prabowo atas kebijakan anggaran

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran untuk Aceh yakni anggaran transfer ke daerah tidak dipotong dalam upaya mendukung mempercepat pemulihan pascabencana.

“Atas nama Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota kami menyampaikan terima kasih kepada Prof Dasco, anggota DPR, Ketua Satgas serta Pak Menkeu Purbaya serta yang teristimewa kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran yang diberikan untuk Aceh,” kata Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provisi Aceh di Banda Aceh.

Ia menjelaskan saat rapat berlangsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Pak Presiden dan ikut berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Di mana Presiden menjawab dengan tegas untuk Aceh anggaran transfer ke daerah di kembalikan.

“Artinya, TKD Aceh yang selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan, tinggal menunggu pengajuan berikutnya,” katanya.

Orang nomor dua di Provinsi Aceh itu mengaku sangat puas dengan rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Tanah Rencong.

“Kami sangat puas dengan diskusi dalam rapat koordinasi dan Ketua Satgas Pak Tito Karnavian telah memaparkan langkah-langkah kerja ke depan dalam pemulihan pascabencana. Beliau mulai hari ini juga telah berkantor di Aceh,” katanya.

Ia meyakini dengan pengembalian anggaran TKD untuk Aceh dapat mendukung berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama kabupaten/kota di seluruh provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wagub Aceh: Terima kasih Presiden atas kebijakan anggaran