Aksi bendera putih, masyarakat sipil minta presiden buka akses bantuan internasional

Banda Aceh (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil Aceh melakukan aksi pengibaran bendera putih dan meminta Presiden Prabowo untuk membuka akses internasional membantu bencana sumatera khususnya Aceh, serta segera menetapkan status bencana nasional.

"Kita minta Presiden Prabowo membuka pintu kepada negara sahabat, komunitas internasional untuk memberikan bantuan logistik, kesehatan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi kedepan," kata Koordinator Aksi, Rahmad Maulidin, di Banda Aceh, Kamis.

Aksi pengibaran bendera putih oleh koalisi masyarakat sipil di Aceh tersebut berlangsung di depan masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baca juga: Dinsos Aceh pasok kebutuhan 625 dapur umum mandiri di daerah bencana

Maulidin menyebutkan, berdasarkan data BNPB hingga 18 Desember 2025, banjir dan longsor sumatra ini telah berdampak pada 52 kabupaten/kota, dengan korban jiwa 1.059 orang, 7.000 terluka, dan 192 orang masih hilang.

Dampak lainnya, sekitar 147.256 rumah rusak, 1.600 fasilitas umum, 967 fasilitas pendidikan, 145 jembatan rusak, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 219 fasilitas kesehatan.

Karena itu, kata Maulidin, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan
nyata. Bukan sekedar datang mengunjungi kamp pengungsi, lalu saling membuat pernyataan seolah-olah kondisi korban tidak perlu mendapatkan perhatian serius.

Atas kondisi ini, koalisi masyarakat sipil Aceh menuntut pemerintah pusat segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di sumatera.

"Sehingga, Presiden dapat menggerakkan semua alat negara, kementerian/lembaga, dan badan-badan apapun dalam penanganannya, termasuk refocusing atau mengalihkan anggaran di APBN," ujarnya.

Terakhir, tambah dia, aparat penegak hukum harus memproses perusahaan perusak lingkungan yang menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor sumatera. Karena, musibah ini bukan hanya peristiwa alam, melainkan adanya deforestasi baik itu legal maupun ilegal.

"Untuk itu, kami juga meminta aparat penegak hukum memproses perusahaan-perusahaan dan meminta pertanggung jawaban mereka," kata Maulidin.

Sebelumnya, dalam muzakarah ulama Aceh 2025, sekaligus doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/12), juga telah mengeluarkan berdasarkan beberapa rekomendasi.

Salah satunya, ulama Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan status nasional untuk bencana di tiga provinsi di sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Penetapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.

Para ulama Aceh juga turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.

Lalu, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.

Baca juga: BFLF distribusikan air bersih untuk korban bencana di Aceh Tamiang