Pemkab Aceh Barat kucurkan Rp6,5 miliar rehab mall pelayanan publik

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2023 hingga 2025 telah mengucurkan anggaran sebesar Rp6,5 miliar, untuk melakukan rehab gedung mall pelayanan publik berlokasi di ruas Jalan Nasional, Meulaboh.

“Alokasi anggaran sebesar Rp6,5 miliar ini terdiri dari rehab gedung dan pemasangan interior hingga sarana di Gedung Mall Pelayanan Publik Aceh Barat,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Aceh Barat, Edy Juanda, Kamis.

Menurutnya, alokasi anggaran yang dikucurkan selama tiga tahun tersebut, sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan hadirnya layanan administrasi publik yang lebih baik dan efisien.

Baca juga: Bupati Tarmizi: MPP Aceh Barat kado terindah HUT Meulaboh ke 437 tahun

Dia mengatakan kehadiran mall pelayanan publik merupakan wujud dari komitmen pemerintah Aceh Barat, untuk melaksanakan Amanah dari Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mall Pelayanan Publik.

“Tujuan hadirnya MPP di Aceh Barat untuk mengintegrasikan pelayanan ini untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat menguatkan daya saing dan kemudahan berusaha bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Aceh Barat.

Edy Juanda mengatakan upaya untuk menghadirkan MPP di Aceh Barat telah dimulai sejak tahun 2023, dan dilaksanakan bertahap dengan total biaya yang telah dikeluarkan sampai tahun 2025 ini sebesar kurang lebih Rp 6,5 miliar, yang digunakan untuk rehabilitasi gedung, penyediaan interior dan peralatan kerja.

Gedung MPP Aceh Barat yang berkontruksi empat lantai tersebut, yaitu untuk lantai satu dan dua digunakan untuk pelayanan publik, dan di lantai tiga digunakan untuk Kantor DPMPTSP Aceh Barat.

Sedangkan lantai empat atau rooftop, nantinya digunakan untuk kantin dan sarana ibadah atau mushala.

Edy Juanda mengatakan MPP Aceh Barat sudah beroperasi secara terbatas (soft launching) sejak tanggal 6 Oktober 2025 dan diresmikan penggunaannya pada 15 Oktober 2025, dan grand launching akan dilakukan oleh Menteri PAN dan RB pada periode triwulan IV tahun 2025, sebagai MPP ke-9 di Aceh dan MPP ke 290 di Indonesia.

Ia menyebutkan, MPP Aceh Barat saat ini telah bergabung 19 penyelenggara pelayanan terdiri dari, delapan instansi vertikal/lembaga dan Pemerintah Provinsi yaitu Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Pengadilan Negeri Meulaboh, Kantor Imigrasi kelas Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh, Kantor Kemenag Aceh Bara Kantor Pertanahan/BPN Aceh Barat, UPTD Samsat Aceh Barat dan BPOM Banda Aceh.

Kemudian BPJS Kesehatan dan BPJS, Ketenagakerjaan, PT TASPEN, dan delapan organisasi perangkat daerah terdiri dari DPMPTSP Aceh Barat, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, Dinas PUPR Aceh Barat, Dinas Kesehatan Aceh Barat, Disdukcapil Aceh Barat, Disnakertrans Aceh Barat, BPKD Aceh Barat, dan Baitul Mal Aceh Barat.

Baca juga: Pemkab Aceh Barat mulai fungsikan mal pelayanan publik