Hakim vonis kades 15 bulan penjara terkait korupsi dana desa di Pidie

Banda Aceh (ANTARA) - Majelis hakim memvonis seorang kepala desa di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan hukuman 15 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Fauzi serta didampingi Ani Hartati dan Harmi Jaya masing-masing sebagai hakim anggota dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Rabu.

Terdakwa atas nama M Yusuf selaku Keuchik (kepala desa) Gampong Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, periode 2015 hingga 2021.

Baca juga: Empat terdakwa korupsi dana desa di Bireuen divonis tujuh tahun penjara

Terdakwa hadir ke persidangan didampingi penasihat hukumnya. Sidang turut dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yudha Utama Putra dari Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti, Kabupaten Pidie, Aceh.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga memvonis terdakwa membayar denda Rp50 juta dengan subsidair atau hukuman pengganti jika tidak membayar selama satu bulan kurungan.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp123 juta. Jika terdakwa tidak membayar, maka dapat dipidana selama lima bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan terdakwa M Yusuf terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman satu tahun sembilan bulan.

JPU menyebutkan Gampong (desa) Peureulak Busu menerima dana desa sebesar Rp818,66 juta pada 2019 dan Rp928,78 juta pada 2020. Dana desa tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah, tempat wudu, perbaikan balai keagamaan, dan lainnya.

Terdakwa, kata JPU, mencairkan dana desa tersebut tanpa mekanisme yang diatur perundang-undangan berlaku. Seperti tanpa dilengkapi dokumen surat permintaan pembayaran berdasarkan rencana anggaran biaya.

Menurut JPU, dalam pengelolaan dana desa tersebut terjadi penyimpangan yang merugikan negara berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pidie Rp254,3 juta. Dari jumlah tersebut, Rp130,6 juta dititipkan kepada penyidik.

Atas vonis tersebut, terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut.