Kemenkum Aceh pastikan layanan tanpa diskriminasi

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh memastikan layanan hukum yang diberikan tanpa ada diskriminasi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

"Peringatan Hari Pengayoman ke-80 ini menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan usai memimpin upacara Hari Pengayoman ke 80 tahun 2025 yang di pusatkan di Kanwil Hukum Aceh, Banda Aceh.

Baca juga: Mudah dan cepat! Masyarakat bisa nikmati layanan hukum spesial di Hari Pengayoman

Ia menjelaskan dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa pungli dan tanpa gratifikasi.

Adapun pelayanan yang diberikan di antaranya pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual (seperti merek dan paten) dan penyediaan informasi hukum.

Ia mengatakan peringatan pengayoman tersebut juga bagian dari komitmen memberikan perlindungan dan rasa aman.

Pihaknya berkomitmen agar masyarakat merasakan langsung kemudahan urusan hukum, mulai dari konsultasi, pendaftaran, hingga informasi layanan yang dibutuhkan.

"Alhamdulillah kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra dan swasta berjalan dengan baik" kata Meurah Budiman.

Dalam kegiatan yang ikut dirangkai dengan pameran dengan menghadirkan sejumlah stand layanan publik, juga dilakukan penandatangan kerja sama dengan delapan kabupaten/kota di Aceh terkait produk dan layanan hukum.

"Kerja sama guna memfasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah. Saat ini kita terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademis," katanya.

Pihaknya optimistis dengan peningkatan kualitas layanan akan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai urusan hukum.

Baca juga: Illiza nilai dugaan pemaksaan buka hijab bagi Paskibraka bentuk diskriminasi