Pemerintah Aceh permudah izin percepatan ekspor komoditas unggulan

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memberikan kemudahan proses perizinan serta merumuskan berbagai langkah lainnya untuk mendukung upaya percepatan ekspor komoditas unggulan dari tanah rencong.

"Berbagai langkah telah dan terus dilakukan, seperti penyederhanaan prosedur perizinan ekspor, pelayanan terpadu satu pintu dan peningkatan layanan karantina,” kata Plt Sekda Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan M Nasir dalam sambutannya pada Sosialisasi Percepatan Ekspor (Go-Ekspor) Komoditas Hewan, Ikan dan tumbuhan, di Banda Aceh.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Aceh juga terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha ekspor, mempromosikan produk Aceh melalui misi dagang dan pameran internasional, serta memperkuat kolaborasi antar instansi baik pusat maupun daerah.

"Kita yakin, keberhasilan ekspor komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Aceh," ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan komoditas ekspor akan turut meningkatkan nilai tambah dan pendapatan daerah, mendorong diversifikasi ekspor agar tidak hanya bergantung pada bahan bakar mineral, serta dapat memperluas akses ke pasar non tradisional di Timur Tengah, Eropa, serta kawasan ASEAN.

Baca: Bea Cukai Aceh dampingi UMKM kembangkan pasar ekspor hasil perikanan

"Selain itu, peningkatan komoditas ekspor juga turut berimbas pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM ekspor, tentu saja melalui pemahaman prosedur teknis serta mengakselerasi pengembangan industri olahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi,” katanya.

Karena itu, lanjut M Nasir, Pemerintah Aceh menyambut baik kegiatan sosialisasi Go Ekspor hari ini, diharapkan bisa menjadi wadah edukasi dan sinergi, sehingga para pelaku usaha di Aceh semakin memahami standar internasional, prosedur karantina, hingga regulasi teknis yang menjadi syarat dalam kegiatan ekspor.

"Sosialisasi ini juga membuka ruang kolaborasi antara pelaku usaha, regulator, serta institusi pendukung ekspor,” katanya.

Selain itu, Plt Sekda meyakini kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari langkah besar untuk mempercepat transformasi ekonomi Aceh menuju arah yang lebih produktif, kompetitif dan berdaya saing.

Saat ini, perekonomian Aceh menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berdasarkan data BPS per April 2025, inflasi year-on-year tercatat sebesar 3,11 persen, dengan inflasi bulanan sebesar 1,61 persen. Angka ini naik dibandingkan Maret 2025 yang mencatat inflasi sebesar 1,53 persen.

Ditambah lagi kondisi Aceh yang masih tergantung dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Ini menunjukkan pentingnya mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meredam tekanan harga dan menciptakan peluang kerja yang luas. Salah satu jawabannya adalah ekspor.

“Pemerintah Aceh percaya, masa depan perekonomian daerah kita tidak semata bergantung pada bantuan pusat, tetapi pada kekuatan yang kita bangun sendiri, melalui kerja sama, inovasi, dan keberanian menembus pasar global,” demikian M Nasir.

Baca: DJBC dorong pengusaha ekspor CPO dari pelabuhan di Aceh