Pemerintah Aceh luncurkan satu data untuk tata kelola pemerintahan

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh resmi meluncurkan inisiatif satu data Aceh, program ini diharapkan menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan lebih efisien berbasis data akurat, terintegrasi dan berkelanjutan.

“Ketika integrasi dan validitas data belum terwujud, proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kehadiran satu data Aceh adalah sebuah langkah strategis,” kata Plt Sekda Aceh, M Nasir saat peluncuran, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa.

M Nasir menekankan, ketersediaan data yang valid sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Maka, inisiatif satu data Aceh ini menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan Aceh 2025–2030, serta masuk dalam daftar Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

"Selain itu, program ini juga merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023," ujarnya.

Dalam pengelolaannya, lanjut dia, Bappeda Aceh berperan sebagai Koordinator Forum Satu Data, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh bertindak sebagai Walidata.

Baca: Pemkab Aceh Selatan berkomitmen wujudkan satu data terintegrasi

"Adapun SKPA serta pemerintah kabupaten/kota berfungsi sebagai produsen data sekaligus Walidata pendukung," katanya.

M Nasir mengapresiasi Pemerintah Pusat, program SKALA, dan Pemerintah Australia atas dukungan terhadap inisiatif tersebut. Diharapkan, seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi memastikan operasionalisasi satu data Aceh berjalan sukses.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta memperluas penggunaan aplikasi pendukung seperti SIGAP yang hingga kini baru digunakan di 41 persen gampong (desa) di Aceh.

“Dengan semangat kolaborasi, satu data Aceh diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk mempercepat pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat layanan dasar di seluruh Aceh,” kata M Nasir.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominsa Aceh, Marwan Nusuf menegaskan bahwa peluncuran satu data Aceh telah mendapatkan dukungan penuh dari program SKALA, sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

Ia menekankan, kolaborasi aktif dari seluruh SKPA dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung operasionalisasi program tersebut benar-benar sangat diharapkan.

"Seluruh admin data di SKPA sebelumnya sudah kami latih secara teknis terkait penggunaan platform ini. Kami berharap dukungan penuh semua pihak agar pelaksanaan satu data Aceh ke depan berjalan optimal," demikian Marwan Nusuf.

Baca: Pemprov Aceh luncurkan sistem data tunggal dayah untuk kuatkan pendidikan Islam