JPU tuntut Ketua BRA 13,5 tahun terkait korupsi bantuan korban konflik Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Jaksa penuntut umum menuntut Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi bantuan korban konflik di Kabupaten Aceh Timur dengan hukuman 13 tahun enam bulan penjara (13,5 tahun).

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Akbar Pramadhana dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Jumat.

Persidangan dengan majelis hakim diketuai M Jamil serta didampingi R Deddy Harryanto dan Heri Alfian masing-masing sebagai hakim anggota. Terdakwa Suhendri hadir ke persidangan didampingi tim penasihat hukumnya.

Baca juga: Hakim tunda sidang tuntutan kasus korupsi Badan Reintegrasi Aceh

Selain pidana penjara, JPU menuntut terdakwa Suhendri membayar denda Rp750 juta subsidair atau hukuman pengganti jika tidak membayar selama enam bulan kurungan.

JPU juga menuntut terdakwa Suhendri membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp9,2 miliar. Apabila terdakwa tidak membawa, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar kerugian negara. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda membayar kerugian negara, maka dipidana selama sembilan tahun penjara.

Selain Suhendri, JPU juga menuntut terdakwa Zulfikar dalam perkara yang sama dengan hukuman 13 tahun enam bulan penjara. Serta membayar denda Rp1,6 miliar dan jika tidak membayar, maka dipidana sembilan tahun penjara.

Dalam persidangan tersebut, JPU juga menuntut empat terdakwa lainnya dalam perkara yang sama dengan hukuman yang bervariasi tujuh hingga 11 tahun enam bulan penjara.

Empat terdakwa tersebut yakni Muhammad dengan hukuman sembilan tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair enam bulan. Serta membayar uang pengganti Rp250 juta dan jika tidak membayar dipidana empat tahun enam bulan penjara.

Berikutnya, terdakwa Mahdi, dituntut delapan tahun enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan penjara. Serta membayar uang pengganti Rp250 juta dan jika tidak membayar dipidana empat tahun enam bulan penjara.

Kemudian, menuntut terdakwa Zamzami dengan hukuman 11 tahun enam bulan penjara denda Rp500 juta subsidair enam bulan penjara. Serta membayar uang pengganti Rp3,7 miliar dan jika tidak membayar, maka dipidana lima tahun sembilan penjara.

Baca juga: Terdakwa korupsi bantuan korban konflik Aceh bantah dakwaan jaksa

Serta menuntut terdakwa Hamdani dengan hukuman tujuh tahun enam bulan penjara denda Rp500 juta subsidair enam bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp10 juta. Apabila terdakwa tidak membayar kerugian negara, maka dipidana tiga tahun sembilan bulan penjara.

JPU menyebutkan terdakwa Suhendri selaku Ketua BRA 2022-2024, terdakwa Muhammad selaku Kuasa Penggunaan Anggaran dan Terdakwa Mahdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BRA.

Serta terdakwa Zulfikar dan Hamdani selaku koordinator kegiatan, dan terdakwa Hamdani selaku peminjam perusahaan pelaksana kegiatan, bersama-sama melaksanakan pengadaan budi daya ikan dan pakan runcah kepada masyarakat korban konflik dengan nilai Rp15,7 miliar pada tahun anggaran 2023.

Bantuan tersebut disalurkan kepala sembilan kelompok masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur. Namun, kelompok masyarakat itu tidak pernah mengajukan maupun menerima bantuan tersebut.

Bahwa pekerjaan pengadaan budi daya ikan kakap dan pakan untuk masyarakat korban konflik tersebut adalah fiktif. Sedangkan pencairan dana dilakukan 100 persen.

Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan Auditor Inspektorat Aceh, ditemukan kerugian negara mencapai Rp15,39 miliar. Kerugian negara tersebut setelah dipotong PPh Pasal 22 dan infaq.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim melanjutkan persidangan pada Jumat (28/2) dengan agenda mendengarkan nota pembelaan para terdakwa dan penasihat hukumnya.